Massa SDR Desak KPK Periksa Kepala Bapanas dan Kabulog

Sekitar seribu orang dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) kembali menggeruduk Gedung Merah Putih KPK untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog, Bayu Krisnamurthi.

Pantauan RMOL, sekitar seribu orang ini menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (5/7).

Dalam aksinya ini, massa melakukan aksi bakar ban dan menyerahkan sebuah kandang yang berisi 2 ekor tikus dan beras sebagai simbolik dugaan korupsi impor beras kepada perwakilan KPK.

"Yang pasti kami melakukan penekanan terhadap KPK, karena setelah aksi kemarin, ternyata itu dijawab secara langsung oleh Dirut Bulog, laporan kami di KPK," kata Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Hari mengungkapkan, pihak Bulog beralasan bahwa perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group tidak masuk dalam pengajuan impor beras pada 2024 ini.

"Pertanyaan saya adalah berarti Tan Long Group juga pernah masuk, kan gitu. Kalau di 2024 enggak, berarti di tahun sebelumnya pernah ikut, kan gitu. Selain itu mereka juga menjawab, karena Tan Long Group tidak masuk bukan berarti ini terjadi markup," terang Hari.

Namun demikian kata Hari, untuk pembuktiannya, pihaknya menyerahkan kepada KPK untuk menindaklanjuti laporannya yang sudah dilayangkan pada Rabu (3/7).

"Karena itu harapan kami KPK, juga hari ini aksi kami memberikan tekanan agar KPK nggak usah takut ya kan, segera eksekusi persoalan. Karena kita hanya mendorong persoalan kebenaran itu di tangan KPK. Karena KPK punya hak untuk bisa membuktikan atau meminta data secara langsung kepada Bapanas, kepada Bulog," tegas Hari.

Untuk itu kata Hari, pihaknya mendesak KPK untuk segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi.

Sebelumnya pada Kamis (4/7), sebanyak 700 orang dari SDR juga sudah menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka menuntut hal yang sama, yakni untuk segera menindaklanjuti laporannya soal dugaan markup impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun, serta dugaan kerugian keuangan negara akibat demurrage atau denda impor beras senilai Rp294,5 miliar.