Berita

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa/Net

Bisnis

Suharso Tak Sepakat dengan LBP Soal Pembentukan Family Office

KAMIS, 04 JULI 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa tak sepakat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembentukan family office.

Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi. Nantinya, investasi mereka di tanah air tidak akan dikenakan pajak oleh negara.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan. Kita sekarang harus berhemat-hemat lah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal," kata Suharso usai rapat kerja bersama Panja RKP APBN 2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (4/7).

Suharso menegaskan bahwa bukan tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Namun, pemerintah perlu cermat dalam mengeluarkan kebijakan untuk para investor daripada memberikan insentif fiskal.

"Misalnya gini. Sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri," bebernya.

"Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah," imbuh dia.

Selain itu, lanjut Suharso, pemerintah juga bisa memberikan kemudahan-kemudahannya yang didapat para investor dengan segera ketika menanam investasinya di Indonesia.

"Karena kalau misalnya kemudahan-kemudahan itu secara tertulis memang dia peroleh. Tapi dari idenya dia dengan perhitungan FS-nya dia dan seterusnya," ujarnya.

Kemudian, sambung dia, di dalam pelaksanaannya itu ada time 2 tahun, hingga 4 tahun. Sehingga, para investor  menganggap investasi di Indonesia memang memberikan kemudahan. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan.

"Nah itu yang harus kita koreksi. Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik," jelas Suharso.

"Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal. Benar insentif fiskal itu kemudian menyebabkan orang menginvestasi. Kita dapat efek ekonominya, lapangan kerja, orang bekerja," tutupnya.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

UPDATE

Minta Maaf, Dirut Pertamina: Ini Tanggung Jawab Saya

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:37

Perempuan Bangsa PKB Bantu Korban Banjir di Bekasi

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:33

Perang Tarif Kian Panas, Volkswagen PHK Ribuan Karyawan

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:25

Kabar Baik, Paus Fransiskus Tidak Lagi Terkena Serangan Pneumonia Ganda

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Pertamina: Harga Avtur Turun, Diskon Pelita Air, Promo Hotel

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Rumah Diobok-obok KPK: Apakah Ini Ujung Karier Ridwan Kamil?

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:12

Tenaga Ahli Heri Gunawan Hingga Pegawai Bank BJB Dipanggil KPK

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:06

KPK: Ridwan Kamil Masih Berstatus Saksi

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:47

Raja Adil: Disembah atau Disanggah?

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:45

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:41

Selengkapnya