Berita

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa/Net

Bisnis

Suharso Tak Sepakat dengan LBP Soal Pembentukan Family Office

KAMIS, 04 JULI 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa tak sepakat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembentukan family office.

Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi. Nantinya, investasi mereka di tanah air tidak akan dikenakan pajak oleh negara.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan. Kita sekarang harus berhemat-hemat lah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal," kata Suharso usai rapat kerja bersama Panja RKP APBN 2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (4/7).


Suharso menegaskan bahwa bukan tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Namun, pemerintah perlu cermat dalam mengeluarkan kebijakan untuk para investor daripada memberikan insentif fiskal.

"Misalnya gini. Sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri," bebernya.

"Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah," imbuh dia.

Selain itu, lanjut Suharso, pemerintah juga bisa memberikan kemudahan-kemudahannya yang didapat para investor dengan segera ketika menanam investasinya di Indonesia.

"Karena kalau misalnya kemudahan-kemudahan itu secara tertulis memang dia peroleh. Tapi dari idenya dia dengan perhitungan FS-nya dia dan seterusnya," ujarnya.

Kemudian, sambung dia, di dalam pelaksanaannya itu ada time 2 tahun, hingga 4 tahun. Sehingga, para investor  menganggap investasi di Indonesia memang memberikan kemudahan. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan.

"Nah itu yang harus kita koreksi. Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik," jelas Suharso.

"Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal. Benar insentif fiskal itu kemudian menyebabkan orang menginvestasi. Kita dapat efek ekonominya, lapangan kerja, orang bekerja," tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Pendaftaran MagangHub Angkatan II Batch 1 Masih Dibuka, Begini Caranya

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:59

Sesat Pikir Program MBG

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:45

Demi Lunasi Utang Pinjol, Seorang Wanita Hampir Disetubuhi Debt Collector

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:18

Cinta dan Benci Indonesia

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:59

Saatnya Generasi Milenial Tampil Tentukan Nasib Bangsa di Pemilu 2029

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:40

Sumpah Sudaryono dan Donny

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:20

49 Startup Binaan IPB University Didorong jadi Produk Unggulan Nasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 03:50

Prabowo-Anies Flagships

Kamis, 23 Juli 2026 | 03:25

TelkomGroup Perkuat Peran Penggiat Budaya Lewat CAMG 2026

Kamis, 23 Juli 2026 | 02:59

Negara OKI Didesak Bantu Iran Hadapi Agresi AS dan Israel

Kamis, 23 Juli 2026 | 02:45

Selengkapnya