Berita

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa/Net

Bisnis

Suharso Tak Sepakat dengan LBP Soal Pembentukan Family Office

KAMIS, 04 JULI 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa tak sepakat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembentukan family office.

Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi. Nantinya, investasi mereka di tanah air tidak akan dikenakan pajak oleh negara.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan. Kita sekarang harus berhemat-hemat lah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal," kata Suharso usai rapat kerja bersama Panja RKP APBN 2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (4/7).


Suharso menegaskan bahwa bukan tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Namun, pemerintah perlu cermat dalam mengeluarkan kebijakan untuk para investor daripada memberikan insentif fiskal.

"Misalnya gini. Sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri," bebernya.

"Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah," imbuh dia.

Selain itu, lanjut Suharso, pemerintah juga bisa memberikan kemudahan-kemudahannya yang didapat para investor dengan segera ketika menanam investasinya di Indonesia.

"Karena kalau misalnya kemudahan-kemudahan itu secara tertulis memang dia peroleh. Tapi dari idenya dia dengan perhitungan FS-nya dia dan seterusnya," ujarnya.

Kemudian, sambung dia, di dalam pelaksanaannya itu ada time 2 tahun, hingga 4 tahun. Sehingga, para investor  menganggap investasi di Indonesia memang memberikan kemudahan. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan.

"Nah itu yang harus kita koreksi. Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik," jelas Suharso.

"Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal. Benar insentif fiskal itu kemudian menyebabkan orang menginvestasi. Kita dapat efek ekonominya, lapangan kerja, orang bekerja," tutupnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya