Berita

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa/Net

Bisnis

Suharso Tak Sepakat dengan LBP Soal Pembentukan Family Office

KAMIS, 04 JULI 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa tak sepakat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembentukan family office.

Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi. Nantinya, investasi mereka di tanah air tidak akan dikenakan pajak oleh negara.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan. Kita sekarang harus berhemat-hemat lah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal," kata Suharso usai rapat kerja bersama Panja RKP APBN 2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (4/7).


Suharso menegaskan bahwa bukan tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Namun, pemerintah perlu cermat dalam mengeluarkan kebijakan untuk para investor daripada memberikan insentif fiskal.

"Misalnya gini. Sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri," bebernya.

"Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah," imbuh dia.

Selain itu, lanjut Suharso, pemerintah juga bisa memberikan kemudahan-kemudahannya yang didapat para investor dengan segera ketika menanam investasinya di Indonesia.

"Karena kalau misalnya kemudahan-kemudahan itu secara tertulis memang dia peroleh. Tapi dari idenya dia dengan perhitungan FS-nya dia dan seterusnya," ujarnya.

Kemudian, sambung dia, di dalam pelaksanaannya itu ada time 2 tahun, hingga 4 tahun. Sehingga, para investor  menganggap investasi di Indonesia memang memberikan kemudahan. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan.

"Nah itu yang harus kita koreksi. Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik," jelas Suharso.

"Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal. Benar insentif fiskal itu kemudian menyebabkan orang menginvestasi. Kita dapat efek ekonominya, lapangan kerja, orang bekerja," tutupnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Jumat, 27 Februari 2026 | 02:00

Giliran Bendahara KONI Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 26 Februari 2026 | 15:40

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

UPDATE

In Memorian Try Sutrisno: Pemikiran dan Dedikasi

Senin, 02 Maret 2026 | 18:14

Cek Jadwal One Way, Ganjil-Genap, dan Contra Flow Mudik Lebaran 2026

Senin, 02 Maret 2026 | 18:12

Lebaran di Ambang Kelangkaan BBM

Senin, 02 Maret 2026 | 18:04

Konflik Iran-Israel Bisa Bikin Harga BBM Naik

Senin, 02 Maret 2026 | 18:00

Benahi Tol Sumatera Jelang Mudik 2026

Senin, 02 Maret 2026 | 17:46

Budi Karya Sumadi Tiga Kali Mangkir Dipanggil KPK

Senin, 02 Maret 2026 | 17:28

Ayatollah Alireza Arafi dan Masa Depan Republik Islam Iran

Senin, 02 Maret 2026 | 17:13

Waka MPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Gejolak Selat Hormuz pada APBN

Senin, 02 Maret 2026 | 17:08

Adkasi Minta Evaluasi Kebijakan Transfer Keuangan Daerah

Senin, 02 Maret 2026 | 17:08

5 Destinasi Terbaik untuk Merayakan Cap Go Meh 2026 di Indonesia

Senin, 02 Maret 2026 | 16:59

Selengkapnya