Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tepis Klaim Aman, Indef: Utang Rp8.353 Triliun Guncang Perekonomian Indonesia

KAMIS, 04 JULI 2024 | 16:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang pemerintah sebesar Rp8.353 triliun per Mei 2024 atau di bawah 40 persen terhadap PDB itu dianggap tidak aman bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menepis pernyataan pemerintah yang menilai bahwa utang tersebut masih dalam batas aman dibandingkan negara-negara besar lainnya.

Dikatakan Eko, besaran utang itu saja telah berhasil mengguncang perekonomian negara, apalagi jika pemerintah berencana menaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB.


"Cara yang yang paling mudah untuk mendeteksi kalau dibilang aman sama pemerintah itu lihat saja kok ekonomi goyang? baru bicara soal defisit saja ekonomi kita juga langsung guncang, itu kan artinya menggambarkan sebetulnya ada kekhawatiran kan," jelas Eko dalam Diskusi Publik Warisan Utang Jokowi secara daring pada Kamis (4/7).

Menurut Eko, utang negara memang telah terlampau besar, apalagi jika dibandingkan dengan produktivitasnya.

"Cuma mungkin pemerintah ya besok krisis aja pasti bakal bilang baik aja, selama datanya belum keluar," tuturnya.

Pernyataan ini dikeluarkan Eko setelah sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir pada akhir Juni lalu mengklaim bahwa utang Indonesia masih lebih baik dibandingkan AS hingga Jepang yang memiliki rasio utang di atas 200 dari PDB.

"Jelas beda.  Walaupun utang Jepang di atas 200 persen dari PDBny,a dia kan ngutangnya ke negaranya sendiri ke penduduknya sendiri dan Jepang negara maju dan produktivitasnya tinggi, kira-kira begini gambarannya," jelasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya