Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tingkat Kemiskinan Indonesia Terus Turun Selama Pemerintahan Jokowi

KAMIS, 04 JULI 2024 | 15:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sejak 2014.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, tingkat kemiskinan telah turun, bahkan dari dua digit ke level satu digit. Menurutnya, hal ini berkat peran APBN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan pada 2014 yang sebesar 11,25 persen berhasil diturunkan ke level single digit sebesar 9,36 persen pada 2023.


Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/7), ia mengklaim kemiskinan ekstrem juga telah menurun signifikan dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 1,12 persen di tahun 2023.

"Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat pada 2023 juga semakin membaik," katanya.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 turun menjadi sebesar 9,03 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang.

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Imam Machdi menyampaikan tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pandemi.

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di dalam negeri yang cenderung positif, katanya.

Beberapa hal yang mempengaruhinya adalah, tingkat pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap kuat, yaitu sebesar 5,11 persen pada kuartal I/2024. Kemudian, nilai tukar petani pada Maret 2024 yang meningkat 7,7 persen menjadi 119,39, serta rata-rata upah buruh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kenaikan 8,42 persen secara tahunan pada Februari 2024.  

Kemudian, pemerintah menggelontorkan berbagai program bantuan sosial pada periode Januari hingga Maret 2024, antara lain bantuan pangan beras, bantuan pangan nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya