Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tingkat Kemiskinan Indonesia Terus Turun Selama Pemerintahan Jokowi

KAMIS, 04 JULI 2024 | 15:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sejak 2014.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, tingkat kemiskinan telah turun, bahkan dari dua digit ke level satu digit. Menurutnya, hal ini berkat peran APBN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan pada 2014 yang sebesar 11,25 persen berhasil diturunkan ke level single digit sebesar 9,36 persen pada 2023.


Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/7), ia mengklaim kemiskinan ekstrem juga telah menurun signifikan dari 6,18 persen pada 2014 menjadi 1,12 persen di tahun 2023.

"Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat pada 2023 juga semakin membaik," katanya.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 turun menjadi sebesar 9,03 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang.

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Imam Machdi menyampaikan tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pandemi.

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di dalam negeri yang cenderung positif, katanya.

Beberapa hal yang mempengaruhinya adalah, tingkat pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap kuat, yaitu sebesar 5,11 persen pada kuartal I/2024. Kemudian, nilai tukar petani pada Maret 2024 yang meningkat 7,7 persen menjadi 119,39, serta rata-rata upah buruh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kenaikan 8,42 persen secara tahunan pada Februari 2024.  

Kemudian, pemerintah menggelontorkan berbagai program bantuan sosial pada periode Januari hingga Maret 2024, antara lain bantuan pangan beras, bantuan pangan nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya