Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati/Rep

Bisnis

Sri Mulyani Minta PMN untuk LPEI Tetap Rp10 T

RABU, 03 JULI 2024 | 15:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan catatan kepada Komisi XI DPR terkait pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pasalnya dalam rapat sebelumnya PMN untuk LPEI sebesar Rp10 triliun, namun dalam keputusan hari ini LPEI hanya mendapatkan Rp5 triliun.

"Untuk yang PMN, saya melihat mungkin perbedaan yang sangat besar adalah yang LPEI. Setahu saya kemarin kita menyampaikan 10 kemudian pendalaman 10 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI tentang pengambilan keputusan PMN  TA 2024, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (3/7).


Menurutnya, LPEI butuh Rp10 triliun untuk melakukan pemulihan dari kekacauan yang terjadi saat ini.

“Di saat yang sama LPEIi perlu untuk mengembangkan good banknya dan itu kita usulkan 10 triliun di dalam rangka untuk membangun mendukung ekspor indonesia,” ucapnya.

Menkeu dua periode ini meminta agar Komisi XI DPR RI tetap memberikan PMN untuk LPEI sebesar Rp10 triliun dengan catatan.

"Jadi kalau Kami boleh bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati di komisi 11 untuk LPEI tetap di 10 triliun. Namun komisi 11 bisa memperkuat kalimat yang ada di nomor 2 itu jadi tidak hanya meminta BPK melakukan audit, kinerja dan bisnis model tapi juga memastikan keberlanjutan melalui suatu rapat kerja reguler yang bisa dilakukan antara komisi 11 dengan LPEI dan kami dalam hal ini shareholdernya,” tutupnya.

Dalam rapat pengambilan keputusan PMN TA 2024, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyebutkan bahwa PMN tunai untuk LPEI sebesar Rp5 triliun.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya