Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla/Repro

Politik

Jusuf Kalla: Kepala Daerah Zaman Soeharto Lebih Berkualitas Dibanding Sekarang

RABU, 03 JULI 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kualitas pemimpin di Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Sebab di zaman sekarang, calon pemimpin dilihat dan dipilih berdasarkan popularitas.

"Dari sisi kualitas, saya kira lebih berkualitas gubernur, bupati, walikota zaman Pak Harto daripada sekarang," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla dikutip dari kanal YouTube R66 Newlitics, Rabu (3/7).

Di era Presiden Soeharto, seorang pemimpin dipilih berdasarkan kualitas dan rekam jejak. Mulai dari pengalaman bekerja di pemerintahan, latar belakang pendidikan, hingga karier jabatan militer jika calon tersebut memiliki latar belakang dunia militer.


"Sehingga gubernur, bupati zaman dulu lebih baik dari segi kualitas. Dulu dipilih mungkin ada kedekatan, ya, tapi lebih kepada kualitas yang terpilih. Kalau sekarang ditentukan 'you punya uang berapa untuk kampanye?'," ujar Jusuf Kalla.

Perbedaan itulah yang terlihat jelas pada demokrasi terpimpin di era Soeharto dengan demokrasi terbuka atau liberal yang saat ini terjadi di Indonesia.

"Dalam demokrasi yang terbuka atau liberal, yang dipilih bukan orang yang terbaik, tapi yang paling populer. Ini juga terjadi di Amerika, apa Trump atau Biden yang terbaik? Bukan, tapi dia yang populer," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya