Berita

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Sidoarjo, Benjamin Kristianto/Istimewa

Nusantara

Anggota DPRD Jatim Sedih Ada Penghentian Peribadatan Jemaah

RABU, 03 JULI 2024 | 05:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kekecewaan tengah dirasakan anggota DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto, atas aksi pelarangan ibadah umat kristen di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Aksi pengusiran jemaah itu dinilai sebagai sikap antitoleransi dan mengganggu ketenangan warga melakukan ibadah.

"Saya sedih sekali di mana ada umat kristen yang ingin beribadah tetapi dilarang oleh kepala desa. Sangat disayangkan sekali," kata politikus Gerindra ini, dikutip RMOLJatim, Selasa (2/7).

Padahal, ucap Benjamin, tempat itu tempat ibadah pada Tuhan.


"Kalau mau ditutup harusnya yang mengganggu masyarakat. Misalnya tempat prostitusi, tempat perjudian, dan lainnya," sambungnya.

Apalagi, para jemaat umat kristen yang akan melakukan ibadah tersebut sudah mendapatkan surat dari Binmas Kemenag setempat.

"Secara lembaga mereka sudah dapat izin dari Kemenag. Yang menjadi kendala soal IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tempat yang akan digunakan ibadah tersebut. Tak ada IMB inilah yang menjadi acuan kades untuk melarang umat kristen setempat ibadah," tuturnya.

Para tokoh agama kristen di wilayah tersebut, juga sudah mendapat izin dari dua organisasi keagamaan di wilayah itu untuk melakukan ibadah umat kristen.

"Yang menyedihkan sekali saat ibadah, kepala desa datang dan mencegah pelaksanaan ibadah di sana," jelasnya.

Menurut Benjamin, harusnya Kades lebih fokus atas kasus penggunaan dana BK (bantuan keuangan) sebesar Rp350 juta pada 2023 yang tidak jelas penggunaannya.

"Saya dapat informasi kalau yang bersangkutan tak bisa mempertanggungjawabkan bantuan keuangan desa di sana. Kepemimpinan yang bersangkutan harus dipertanyakan atas raibnya dana tersebut. Dipergunakan untuk apa saja. Bukan malah mengurusi soal ibadah umat kristen di sana. Umat kristen ini untuk beribadah sudah dapat izin dari Kemenag, karang taruna, maupun ormas keagamaan di sana. Cuma dia (kades) saja yang melarang," paparnya.

Sebelumnya, sebuah video yang viral memperlihatkan sejumlah orang tengah berdebat di sebuah meja sederhana. Mereka tengah berdebat soal ketentuan izin sebelum melakukan ibadah. Dalam video tersebut tampak Kepala Desa Mergosari mengharuskan jemaat Kristen meminta izin sebelum melakukan ibadah.

Dalam video berdurasi 53 detik tersebut, terjadi perdebatan di salah satu warung kopi. Perdebatan ini antara Kades Mergosari, Tarik, Eko Budi Santoso dengan pengurus rumah ibadah di Dusun Mergojok RT 9, RW 2, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo.

Keterangan yang menyertai video menyebut bahwa perdebatan ini terjadi di Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo. Juga ditulis harapan kepada Plt Bupati Sidoarjo Subandi agar bisa turun tangan menangani masalah ini.

"Semoga dinas terkait @cakband1 segera turun tangan memberi solusi untuk masalah ini agar kerukunan di Sidoarjo tetap terjaga," tulis unggahan tersebut.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya