Demokrat Sebut Kemiskinan Jelang Pilkada Bisa Naik Lebih dari 9,03 Persen

Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Demokrat Achmad menuturkan angka kemiskinan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 9,03 persen tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, jelang pemilu khususnya Pilkada akan bertambah banyak orang miskin, melebihi dari angka yang disampaikan BPS.

“Pilkada ini bisa meningkat angkanya, betul ini Bu (Plt Kepala BPS Amalia), angkanya lebih besar kalau pilkada karena akan dapat bansos,” ucap Achmad sambil terkekeh dalam Rapat Panitia Kerja Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan pemerintah dan Komite IV DPD RI dalam rangka pembahasan RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) TA 2025-2045, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (2/7).

“Ini persoalan bapak (Menteri Bappenas Suharso Monoarfa),” sambungnya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan angka akurat soal kemiskinan di Indonesia yang bakal ditargetkan pemerintah dalam kurun waktu 20 tahun.

"Karena ini pengalaman Pak, rata-rata naik Pak, ada 20 persen ada 15 persen ada yang pura-pura miskin itu deh makanya ini mustahil Pak. Kami kira itu ketua,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa angka kemiskinan yang masuk akal akan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, jika pemerintah realistis.

“Perlu kita prosentasikan, sehingga semangat kita untuk mencapai atau mengurangi angka kemiskinan itu akan tercapai sesuai dengan visi 2045 itu karena kita tahu di daerah ini tahu persis walaupun 9,03 persen, BPS menyatakan kemiskinan tapi di daerah-daerah itu lebih,” tutupnya.