Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifa/Net
Menteri Bappenas Suharso Monoarfa diminta untuk memberikan angka prosentase yang pasti untuk mengukur angka kemiskinan di Indonesia yang akan menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Permintaan itu datang dari anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifa yang meminta agar Suharso lebih rinci lagi menentukan angka target pembangunan bangsa.
“Ketika mengatakan bahwa disebutkan dalam draft RUU menuju nol persen, pantas semua pada nanya. Sebab kalau sekarang 9,3 kemudian turun menjadi 8 persen, kemudian menjadi 7 Itu kan menuju nol persen juga jadi bahasannya jadi ambigu terkait dengan itu,” kata Ledia dalam rapat panitia kerja pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dengan pemerintah dan Komite IV DPD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Ledia mengatakan pemerintah perlu memikirkan tingkat gini rasio ketika menyebut angka kemiskinan nol persen, sehingga DPR mengetahui secara rinci angka kemiskinan yang sebenarnya terjadi di Indonesia.
"Maksud saya itu. Sebagaimana kebijakan pimpinan dulu, ketika membahas cipta kerja kan ada bagian-bagian lebih detail kemudian kita. Kembali ke umumnya. Itu saja sih,” tegasnya.
Lantas, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyetujui bahwa pemerintah perlu memberikan angka prosentase yang akurat dalam menyusun rencana jangka panjang nasional.
"Ini kalau baca di lampiran saya optimis bisa dilaksanakan semua targetnya yang ada di DIM 55 ini akan tercapai. Tapi apakah mungkin ini akan dilaksanakan sesuai dengan yang ada di lampiran itu kan indikatornya jelas, parameternya jelas,” ungkap Supratman.
“Tapi saya setuju juga dengan Ibu Ledia, Pak Menteri, kalau kemiskinan bisa kita presentasikan kok ketimpangannya tidak? Gini rasionya tidak hanya disebutkan berkurang kenapa nggak bisa gini rasionya juga supaya berkurangnya itu berapa,” tutupnya.
