Berita

AI/Net

Tekno

China Kecewa AS akan Batasi Investasi AI

SELASA, 02 JULI 2024 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) membatasi investasi tertentu dalam kecerdasan buatan dan sektor teknologi China dikeluhkan Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong.

Berbicara kepada wartawan, Fu mengatakan penargetan AS terhadap investasi tertentu dalam kecerdasan buatan di Tiongkok tidak membantu perkembangan teknologi AI dan akan memecah belah dalam hal tata kelola global.

"Kami dengan tegas menentang sanksi ini," kata Fu Cong kepada wartawan setelah Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang mengadopsi secara konsensus resolusi rancangan Tiongkok yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas AI, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (2/7).


Resolusi PBB menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyediakan dan mempromosikan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif di seluruh siklus hidup sistem kecerdasan buatan yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya.

Fu mengatakan tindakan AS tidak mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang inklusif dan ia mendesak Washington untuk membatalkan keputusannya.

"Kami tidak percaya bahwa posisi atau keputusan pemerintah AS akan membantu perkembangan teknologi AI yang sehat, dan akan - sebagai akibatnya - memecah belah dunia dalam hal standar dan aturan yang mengatur AI," ungkapnya.

Agustus tahun lalu Departemen Keuangan AS menerbitkan aturan yang diusulkan setelah Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk mencegah pengetahuan AS membantu China mengembangkan teknologi canggih dan mendominasi pasar global.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya