Berita

AI/Net

Tekno

China Kecewa AS akan Batasi Investasi AI

SELASA, 02 JULI 2024 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) membatasi investasi tertentu dalam kecerdasan buatan dan sektor teknologi China dikeluhkan Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong.

Berbicara kepada wartawan, Fu mengatakan penargetan AS terhadap investasi tertentu dalam kecerdasan buatan di Tiongkok tidak membantu perkembangan teknologi AI dan akan memecah belah dalam hal tata kelola global.

"Kami dengan tegas menentang sanksi ini," kata Fu Cong kepada wartawan setelah Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang mengadopsi secara konsensus resolusi rancangan Tiongkok yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas AI, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (2/7).


Resolusi PBB menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyediakan dan mempromosikan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif di seluruh siklus hidup sistem kecerdasan buatan yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya.

Fu mengatakan tindakan AS tidak mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang inklusif dan ia mendesak Washington untuk membatalkan keputusannya.

"Kami tidak percaya bahwa posisi atau keputusan pemerintah AS akan membantu perkembangan teknologi AI yang sehat, dan akan - sebagai akibatnya - memecah belah dunia dalam hal standar dan aturan yang mengatur AI," ungkapnya.

Agustus tahun lalu Departemen Keuangan AS menerbitkan aturan yang diusulkan setelah Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk mencegah pengetahuan AS membantu China mengembangkan teknologi canggih dan mendominasi pasar global.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya