Berita

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh/Net

Politik

M Nuh Heran Dana Desa Masuk Postur Anggaran Pendidikan: Dosa Loh!

SELASA, 02 JULI 2024 | 13:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mempertanyakan kebijakan terkait alokasi anggaran pendidikan untuk dana desa.

“Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan, dan isinya apa?” tanya Nuh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/7).

Menurut Nuh, perangkat desa seperti lurah dan lain-lain tidak ada korelasinya dengan satuan pendidikan.  

“Kalau lurah, ngurusi apa di pendidikannya itu?," ketusnya.

Menteri Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lantas meminta para anggota DPR RI untuk bicara apa adanya sesuai hati nurani, menyikapi fenomena tersebut. Sebab kebijakan itu tidak sesuai dengan UUD 1945.

“Ini masalah amanah, amanahnya gak hanya UU, (tetapi) UUD. Sehingga kita gak perlu berkilah mencari argumen ini demi ini, sudah, mohon dengan jujur, sejanjane anggaran pendidikan untuk sopo sih? Untuk apa sih?” tegasnya.

Sebab menurut Nuh, jika pendekatan politis yang dilakukan maka hanya membuat ramai situasi saja. Oleh karennya, ia meminta para legislator untuk menanyakan hati nurani terkait dana desa masuk postur anggaran pendidikan.

“Untuk dana desa itu berapa dan siapa yang melaksanakan? Dan memang riillnya betul untuk itu? Kalau enggak, dosa loh,” tegasnya.

Atas dasar itu, Nuh meminta semua pihak untuk insyaf dan bertabuat jika turut andil dalam melakukan penyimpangan terhadap anggaran pendidikan nasional

“Ini kan urusan amanah ini, penyimpangan yang sangat luar biasa kalau seandainya kita secara formal melegalkan suatu yang tidak benar dan itu kita legalkan, dan pada kenyataanya tidak benar juga, saya kira tobat!” ucapnya.

“Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk kelola dana pendidikan,” demikian Nuh.



Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya