Berita

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh/Net

Politik

M Nuh Heran Dana Desa Masuk Postur Anggaran Pendidikan: Dosa Loh!

SELASA, 02 JULI 2024 | 13:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mempertanyakan kebijakan terkait alokasi anggaran pendidikan untuk dana desa.

“Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan, dan isinya apa?” tanya Nuh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/7).

Menurut Nuh, perangkat desa seperti lurah dan lain-lain tidak ada korelasinya dengan satuan pendidikan.  

“Kalau lurah, ngurusi apa di pendidikannya itu?," ketusnya.

Menteri Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lantas meminta para anggota DPR RI untuk bicara apa adanya sesuai hati nurani, menyikapi fenomena tersebut. Sebab kebijakan itu tidak sesuai dengan UUD 1945.

“Ini masalah amanah, amanahnya gak hanya UU, (tetapi) UUD. Sehingga kita gak perlu berkilah mencari argumen ini demi ini, sudah, mohon dengan jujur, sejanjane anggaran pendidikan untuk sopo sih? Untuk apa sih?” tegasnya.

Sebab menurut Nuh, jika pendekatan politis yang dilakukan maka hanya membuat ramai situasi saja. Oleh karennya, ia meminta para legislator untuk menanyakan hati nurani terkait dana desa masuk postur anggaran pendidikan.

“Untuk dana desa itu berapa dan siapa yang melaksanakan? Dan memang riillnya betul untuk itu? Kalau enggak, dosa loh,” tegasnya.

Atas dasar itu, Nuh meminta semua pihak untuk insyaf dan bertabuat jika turut andil dalam melakukan penyimpangan terhadap anggaran pendidikan nasional

“Ini kan urusan amanah ini, penyimpangan yang sangat luar biasa kalau seandainya kita secara formal melegalkan suatu yang tidak benar dan itu kita legalkan, dan pada kenyataanya tidak benar juga, saya kira tobat!” ucapnya.

“Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk kelola dana pendidikan,” demikian Nuh.



Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya