Berita

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P/Rep

Politik

DPR Ogah Setujui PMN Rp1,2 T untuk Bank Tanah

SENIN, 01 JULI 2024 | 15:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani kena damprat Komisi XI DPR RI lantaran tidak mendengarkan keputusan parlemen yang menolak pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Bank Tanah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P ketika rapat dengan Kementerian Keuangan soal PMN 2025. Secara tegas, Dolfie menolak memberikan persetujuan PMN untuk Badan Bank Tanah.

“Mengenai Bank Tanah, dulu kita pernah rapat pendalaman pada 9 November 2022, kami belum menyetujui PMN Rp500 miliar saat itu, tapi akhirnya terbit juga PP yang memberikan PMN pada Bank Tanah, ini mohon diklarifikasi dulu,” kata Dolfie dalam rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/7).


Dolfie menegaskan bahwa pemberian PMN untuk suatu lembaga membutuhkan rekomendasi dari Komisi XI. Namun, apabila Kementerian Keuangan mau memberikan tafsiran sendiri, maka sebaiknya tak perlu menggelar rapat dengan DPR.

“Kami intinya belum dapat menyetujui ketika itu, eh tahu-tahu keluar. Apa gunanya rekomendasi yang kita rapatkan kalau seperti itu,” tukasnya.

Atas dasar itu, Dolfie mengusulkan Komisi XI menolak pemberian PMN kepada Bank Tanah untuk 2024. Kemudian, pendalaman terkait pemberian PMN untuk Bank Tanah juga tak perlu dilakukan setelah rapat ini.

“Untuk Bank Tanah saya usulkan kita keluarkan dari permintaan pendalaman, dalam artian kita tidak setuju untuk dialokasikan di 2024 sebelum clear ini masalah,” ucap Dolfie.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Sri Mulyani menjabarkan usulannya untuk memberikan PMN kepada sejumlah BUMN, termasuk juga Bank Tanah.

Kementerian Keuangan mengusulkan pemberian PMN tunai kepada Bank Tanah sebesar Rp1 triliun. Selain itu, Kemenkeu juga mengusulkan pemberian PMN nontunai berupa 6 bidang tanah senilai Rp265 miliar kepada Bank Tanah.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya