Menko Polhukam: Back Up Data Tidak Opsional Lagi tapi Wajib!

Setiap Kementerian dan Lembaga kini diwajibkan memiliki data cadangan. Mandatori tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto setelah Pusat Data Nasional (PDN) mengalami peretasan.

"Setiap tenant atau kementerian harus memiliki back up. Ini mandatori, tidak opsional lagi," tegas Menko Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).

Melalui mandatori tersebut diharapkan jika ada gangguan PDN sementara, setiap kementerian, lembaga, dan pemilik data tidak akan kehilangan data.

"Sehingga jika ada gangguan, masih ada back up yang ada di Batam dan bisa autokit, interactive service, setiap pemilik data center juga memiliki back up. Sehingga, paling tidak ada 3 sampai 4 lapis," jelas Hadi.

Selain itu, kementerian/lembaga dan pemilik data bisa melakukan pencadangan melalui cloud cadangan secara zonasi.

"Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud dan tidak perlu ada di PDN," demikian kata Hadi.

Pemerintah sebelumnya mengaku sudah tidak bisa mengembalikan data kementerian, lembaga yang terdampak serangan siber ke PDN meski sudah melibatkan BSSN, Polri, hingga pihak terkait.

"Kami berupaya keras melakukan recovery resource yang dimiliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kami recovery," kata Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, Rabu (26/6).