Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Rep

Politik

DPR Cecar Sri Mulyani Beberkan Nama-nama BUMN Sakit

SENIN, 01 JULI 2024 | 13:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar Komisi XI DPR RI soal BUMN yang sakit dan perlu disuntik mati karena membebani pemerintah ketika rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senin (1/7).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta Sri Mulyani membeberkan siapa saja nama-nama BUMN yang perlu mendapatkan perhatian. Hal itu disampaikannya ketika Sri Mulyani membeberkan ciri-ciri dan klaster BUMN yang sakit dan tidak.

"Ini kan sudah ada klaster-klasternya apakah daftar BUMN yang masuk klaster sudah tersedia?” ucap Dolfie dalam rapat.


Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta agar BUMN-BUMN yang bermasalah disebutkan agar dapat didalami oleh DPR.

"Memang ini on process, tapi bisa nggak indikasinya itu diberikan untuk PMN yang mau kita dalami. Setidaknya kita tahu, karena ada beberapa BUMN yang terus terang saja, udah masuk ke PPA bahkan mau ditutup,” tegasnya.

“Tapi masih diajukan PMN. Kita pengen tau proses internalnya itu karena kalau rencananya mau ditutup kenapa masih diberikan PMN walaupun sifatnya non tunai,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI Susi Marleny Bachsin juga mendesak Sri Mulyani untuk membeberkan nama-nama BUMN itu.

BUMN tersebut di antaranya, PT. Sarana Multi Griya Financial, PT. KAI, Hutama Karya, PT. Pelayaran Nasional serta Badan Bank Tanah. Juga ada di sini, PT.ASEASDP Feri Indonesia, PT. Land Industri, Perum Damri, Perum LPMPI, Pertamina, Biofarma, PT. Faruna, Tirta Prakasya, PT. Perkebunan Nusantara, Perum Perumnas, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Dana Reksa Persero.

"Mungkin yang dimaksud teman-teman supaya ini masuk Bu, yang mana apakah kuadran 1 kuadran 2 supaya kita tau pengklasterannya ketika kita membuka pembahasan akan lebih mudah kita dalam mendalami kenapa mengapa mereka membutuhkan PMN apakah masuk dalam kuadran 1 dan sebagainya,” ujar dia.

“Mana yang menjadi penugasan mana yang harus disuntik Rusia atau suntik mati dilikuidasi, saya kira perlu mendapatkan highlight aja Bu apabila datanya bisa diberikan kepada kami,” demikian Susy.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya