Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Rep

Politik

DPR Cecar Sri Mulyani Beberkan Nama-nama BUMN Sakit

SENIN, 01 JULI 2024 | 13:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar Komisi XI DPR RI soal BUMN yang sakit dan perlu disuntik mati karena membebani pemerintah ketika rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senin (1/7).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta Sri Mulyani membeberkan siapa saja nama-nama BUMN yang perlu mendapatkan perhatian. Hal itu disampaikannya ketika Sri Mulyani membeberkan ciri-ciri dan klaster BUMN yang sakit dan tidak.

"Ini kan sudah ada klaster-klasternya apakah daftar BUMN yang masuk klaster sudah tersedia?” ucap Dolfie dalam rapat.


Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta agar BUMN-BUMN yang bermasalah disebutkan agar dapat didalami oleh DPR.

"Memang ini on process, tapi bisa nggak indikasinya itu diberikan untuk PMN yang mau kita dalami. Setidaknya kita tahu, karena ada beberapa BUMN yang terus terang saja, udah masuk ke PPA bahkan mau ditutup,” tegasnya.

“Tapi masih diajukan PMN. Kita pengen tau proses internalnya itu karena kalau rencananya mau ditutup kenapa masih diberikan PMN walaupun sifatnya non tunai,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI Susi Marleny Bachsin juga mendesak Sri Mulyani untuk membeberkan nama-nama BUMN itu.

BUMN tersebut di antaranya, PT. Sarana Multi Griya Financial, PT. KAI, Hutama Karya, PT. Pelayaran Nasional serta Badan Bank Tanah. Juga ada di sini, PT.ASEASDP Feri Indonesia, PT. Land Industri, Perum Damri, Perum LPMPI, Pertamina, Biofarma, PT. Faruna, Tirta Prakasya, PT. Perkebunan Nusantara, Perum Perumnas, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Dana Reksa Persero.

"Mungkin yang dimaksud teman-teman supaya ini masuk Bu, yang mana apakah kuadran 1 kuadran 2 supaya kita tau pengklasterannya ketika kita membuka pembahasan akan lebih mudah kita dalam mendalami kenapa mengapa mereka membutuhkan PMN apakah masuk dalam kuadran 1 dan sebagainya,” ujar dia.

“Mana yang menjadi penugasan mana yang harus disuntik Rusia atau suntik mati dilikuidasi, saya kira perlu mendapatkan highlight aja Bu apabila datanya bisa diberikan kepada kami,” demikian Susy.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya