Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Rep

Politik

DPR Cecar Sri Mulyani Beberkan Nama-nama BUMN Sakit

SENIN, 01 JULI 2024 | 13:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar Komisi XI DPR RI soal BUMN yang sakit dan perlu disuntik mati karena membebani pemerintah ketika rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senin (1/7).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta Sri Mulyani membeberkan siapa saja nama-nama BUMN yang perlu mendapatkan perhatian. Hal itu disampaikannya ketika Sri Mulyani membeberkan ciri-ciri dan klaster BUMN yang sakit dan tidak.

"Ini kan sudah ada klaster-klasternya apakah daftar BUMN yang masuk klaster sudah tersedia?” ucap Dolfie dalam rapat.


Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta agar BUMN-BUMN yang bermasalah disebutkan agar dapat didalami oleh DPR.

"Memang ini on process, tapi bisa nggak indikasinya itu diberikan untuk PMN yang mau kita dalami. Setidaknya kita tahu, karena ada beberapa BUMN yang terus terang saja, udah masuk ke PPA bahkan mau ditutup,” tegasnya.

“Tapi masih diajukan PMN. Kita pengen tau proses internalnya itu karena kalau rencananya mau ditutup kenapa masih diberikan PMN walaupun sifatnya non tunai,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI Susi Marleny Bachsin juga mendesak Sri Mulyani untuk membeberkan nama-nama BUMN itu.

BUMN tersebut di antaranya, PT. Sarana Multi Griya Financial, PT. KAI, Hutama Karya, PT. Pelayaran Nasional serta Badan Bank Tanah. Juga ada di sini, PT.ASEASDP Feri Indonesia, PT. Land Industri, Perum Damri, Perum LPMPI, Pertamina, Biofarma, PT. Faruna, Tirta Prakasya, PT. Perkebunan Nusantara, Perum Perumnas, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Dana Reksa Persero.

"Mungkin yang dimaksud teman-teman supaya ini masuk Bu, yang mana apakah kuadran 1 kuadran 2 supaya kita tau pengklasterannya ketika kita membuka pembahasan akan lebih mudah kita dalam mendalami kenapa mengapa mereka membutuhkan PMN apakah masuk dalam kuadran 1 dan sebagainya,” ujar dia.

“Mana yang menjadi penugasan mana yang harus disuntik Rusia atau suntik mati dilikuidasi, saya kira perlu mendapatkan highlight aja Bu apabila datanya bisa diberikan kepada kami,” demikian Susy.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya