Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Rep

Politik

DPR Cecar Sri Mulyani Beberkan Nama-nama BUMN Sakit

SENIN, 01 JULI 2024 | 13:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar Komisi XI DPR RI soal BUMN yang sakit dan perlu disuntik mati karena membebani pemerintah ketika rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senin (1/7).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta Sri Mulyani membeberkan siapa saja nama-nama BUMN yang perlu mendapatkan perhatian. Hal itu disampaikannya ketika Sri Mulyani membeberkan ciri-ciri dan klaster BUMN yang sakit dan tidak.

"Ini kan sudah ada klaster-klasternya apakah daftar BUMN yang masuk klaster sudah tersedia?” ucap Dolfie dalam rapat.


Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta agar BUMN-BUMN yang bermasalah disebutkan agar dapat didalami oleh DPR.

"Memang ini on process, tapi bisa nggak indikasinya itu diberikan untuk PMN yang mau kita dalami. Setidaknya kita tahu, karena ada beberapa BUMN yang terus terang saja, udah masuk ke PPA bahkan mau ditutup,” tegasnya.

“Tapi masih diajukan PMN. Kita pengen tau proses internalnya itu karena kalau rencananya mau ditutup kenapa masih diberikan PMN walaupun sifatnya non tunai,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI Susi Marleny Bachsin juga mendesak Sri Mulyani untuk membeberkan nama-nama BUMN itu.

BUMN tersebut di antaranya, PT. Sarana Multi Griya Financial, PT. KAI, Hutama Karya, PT. Pelayaran Nasional serta Badan Bank Tanah. Juga ada di sini, PT.ASEASDP Feri Indonesia, PT. Land Industri, Perum Damri, Perum LPMPI, Pertamina, Biofarma, PT. Faruna, Tirta Prakasya, PT. Perkebunan Nusantara, Perum Perumnas, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Dana Reksa Persero.

"Mungkin yang dimaksud teman-teman supaya ini masuk Bu, yang mana apakah kuadran 1 kuadran 2 supaya kita tau pengklasterannya ketika kita membuka pembahasan akan lebih mudah kita dalam mendalami kenapa mengapa mereka membutuhkan PMN apakah masuk dalam kuadran 1 dan sebagainya,” ujar dia.

“Mana yang menjadi penugasan mana yang harus disuntik Rusia atau suntik mati dilikuidasi, saya kira perlu mendapatkan highlight aja Bu apabila datanya bisa diberikan kepada kami,” demikian Susy.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya