Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Rep

Politik

DPR Cecar Sri Mulyani Beberkan Nama-nama BUMN Sakit

SENIN, 01 JULI 2024 | 13:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar Komisi XI DPR RI soal BUMN yang sakit dan perlu disuntik mati karena membebani pemerintah ketika rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senin (1/7).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta Sri Mulyani membeberkan siapa saja nama-nama BUMN yang perlu mendapatkan perhatian. Hal itu disampaikannya ketika Sri Mulyani membeberkan ciri-ciri dan klaster BUMN yang sakit dan tidak.

"Ini kan sudah ada klaster-klasternya apakah daftar BUMN yang masuk klaster sudah tersedia?” ucap Dolfie dalam rapat.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta agar BUMN-BUMN yang bermasalah disebutkan agar dapat didalami oleh DPR.

"Memang ini on process, tapi bisa nggak indikasinya itu diberikan untuk PMN yang mau kita dalami. Setidaknya kita tahu, karena ada beberapa BUMN yang terus terang saja, udah masuk ke PPA bahkan mau ditutup,” tegasnya.

“Tapi masih diajukan PMN. Kita pengen tau proses internalnya itu karena kalau rencananya mau ditutup kenapa masih diberikan PMN walaupun sifatnya non tunai,” ungkapnya.

Anggota Komisi XI Susi Marleny Bachsin juga mendesak Sri Mulyani untuk membeberkan nama-nama BUMN itu.

BUMN tersebut di antaranya, PT. Sarana Multi Griya Financial, PT. KAI, Hutama Karya, PT. Pelayaran Nasional serta Badan Bank Tanah. Juga ada di sini, PT.ASEASDP Feri Indonesia, PT. Land Industri, Perum Damri, Perum LPMPI, Pertamina, Biofarma, PT. Faruna, Tirta Prakasya, PT. Perkebunan Nusantara, Perum Perumnas, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Dana Reksa Persero.

"Mungkin yang dimaksud teman-teman supaya ini masuk Bu, yang mana apakah kuadran 1 kuadran 2 supaya kita tau pengklasterannya ketika kita membuka pembahasan akan lebih mudah kita dalam mendalami kenapa mengapa mereka membutuhkan PMN apakah masuk dalam kuadran 1 dan sebagainya,” ujar dia.

“Mana yang menjadi penugasan mana yang harus disuntik Rusia atau suntik mati dilikuidasi, saya kira perlu mendapatkan highlight aja Bu apabila datanya bisa diberikan kepada kami,” demikian Susy.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya