Berita

Tangkapan layar diskusi virtual "Manfaat dan Mudharat Starlink untuk Indonesia"/Repro

Politik

Starlink Bisa Bermanfaat Selama Kedaulatan Negara Tetap Terjaga

SENIN, 01 JULI 2024 | 05:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan Starlink sebagai provider internet di Indonesia masih terus menjadi polemik. Publik pun masih memantau sejauh mana manfaat yang didapat masyarakat dibanding mudharatnya dari perusahaan milik taipan asal Amerika Serikat, Elon Musk, ini.

Akademisi Dr Ummi Azizah Rachmawati mengakui kalau Starlink telah memberi perubahan dalam tatanan penyedia internet di tanah air. Bahkan dengan kecepatan yang disediakan, Starlink dinilai akan memberi manfaat bagi perusahaan yang butuh jaringan supercepat terkait pekerjaan yang dilakukan.

"Dari sisi teknologi memang sangat bagus dan sangat membantu manusia, apalagi kita sekarang sudah berada di er 5G. Kalau dari segi teknologi tidak ada pertanyaan apakah ini ada manfaatnya atau mudharatnya, dari sisi teknologi ini akan menguntungkan," jelas Dekan Fakultas Teknologi Universitas Yarsi ini dalam diskusi virtual bertajuk "Manfaat dan Mudharat Starlink untuk Indonesia" yang diunggah kanal YouTube Forum Insan Cita, Minggu malam (30/6).

Di sisi lain, Ummi Azizah mengungkap isu miring terkait keberadaan satelit Starlink. Di mana sejumlah astronom sudah mulai komplain karena bentuk dari satelit Starlink yang banyak menjadi seperti komet.

"Jumlah satelit ini yang banyak memunculkan reflektif yang mengganggu teleskop dan menyulitkan astronom untuk mempelajari objek-objek di luar angkasa," jelasnya.

Selain itu, ada tantangan ke depan terkait kebijakan. Di mana Pemerintah Indonesia harus aware terkait lalu lintas di luar angkasa. Apalagi satelit Starlink termasuk berada di orbit rendah.

"Kalau kita rely on Space X, maka kedaulatan Indonesia menjadi dipertanyakan. Karena kedaulatan kita sudah diambil Elon Musk dengan Space X-nya," terang Ummi Azizah.

Apalagi, perusahaan seperti Starlink di dunia ini sudah cukup banyak. Dan satelit mereka termasuk low orbit. Dan ini akan menjadi masalah bagi kedaulatan Indonesia.

"Masalah kedaulatan, masalah keamanan data, dan dampak-dampak lain seperti mungkin terhadap cuaca dan ekosistem di angkasa, atau bagi satwa-satwa yang mengandalkan angkasa untuk bermigrasi," paparnya.

Ummi Azizah pun menyarankan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing.  Sehingga hal ini bisa mendorong perkembangan perusahaan lokal.

"Sehingga kolaborasi ini bisa saling menguntungkan dan datanya menjadi lebih save," pungkas Ummi Azizah.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya