Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Komisi I DPR: Publik Perlu Tahu Isi PDN yang Diretas

SABTU, 29 JUNI 2024 | 11:40 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Isi Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas hacker perlu diungkap pemerintah kepada publik. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Selain itu, transparansi pemerintah juga penting agar publik bisa melakukan mitigasi kebocoran data pribadi yang berpotensi disalahgunakan.   

"Persoalan ini secara esensial perlu digali dan diperjelas semua pihak dan pemerintahan. Kenapa yang diserang PDN, bukan yang lain? Rakyat Indonesia berhak tahu supaya aware," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam diskusi daring bertajuk Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu (29/6).


Buntut peretasan, publik kini menganggap PDN seperti sebuah brankas penyimpan harta benda. Maka, wajar jika muncul kekhawatiran berlebih dalam menyikapi peretasan PDN. Ditambah, pemerintah juga sejauh ini terkesan tidak transparan.

"Ada yang mengatakan PDN berisi data kementerian, lembaga hingga pemda. Jumlahnya ada yang mengatakan 210, ada yang bilang 182 lembaga. Ini artinya apa? PDN seperti brankas," tandas politisi PKS ini.

Selain Sukamta, turut hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Direktut Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum; pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya; dan pakar telematika, Roy Suryo.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya