Dukung Industri Kelapa Sawit Terkait Lahan, Menteri ATR Ingin Gunakan Kebijakan Satu Pet

Masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat menghadiri  Borneo Forum 2024 di Palangka Raya.

"Ketika saya mendengarkan apa yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi, dan ada sejumlah isu yang harus kita kelola bersama termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalteng, se-Kalimantan, maupun di tempat-tempat lainnya banyak lahan-lahan yang potensial untuk produktivitas kelapa sawit," ujar AHY, dikutip Sabtu (29/6).

AHY pun menyatakan siap mendukung pengembangan industri perkebunan kelapa sawit terkait lahan.

Menurutnya, persoalan itu penting dicarikan solusinya, karena kalau tidak lahan bisa berkurang, sedangkan masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan termasuk agar industri kelapa sawit ini semakin maju dan berkembang.

"Ekonomi kita juga pasti akan makin baik kalau hal ini bisa didukung bersama," kata AHY.

Ada keluhan bahwa lahan-lahan tersebut kemudian masuk ke kawasan hutan, ini tentunya di luar otoritas Kementerian ATR/BPN di mana ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga memiliki otoritas secara langsung terkait dengan kawasan hutan.

“Kita harus cari jalan tengah, jangan sampai berkelanjutan masalahnya padahal industri kelapa sawit diharapkan memberi kontribusi pada perekonomian,” jelas AHY

Terkait masalah tumpang tindih regulasi dan peta, AHY mengungkapkan Kebijakan Satu Peta penting bagi pemanfaatan lahan, dan harus segera dirampungkan agar bisa menyelesaikan banyak masalah.

"Investasi harus terus mengalir dan ini penting sekali lagi kalau ada konsistensi regulasi. Ini yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa seringkali ada tumpang tindih regulasi, tumpang tindih peta. Ini juga menjadi masalah dan kita berharap Kebijakan Satu Peta akan benar-benar hadir segera sehingga bisa menuntaskan banyak masalah tumpang tindih tersebut," ujarnya.