Berita

Sawit/Net

Bisnis

Dukung Industri Kelapa Sawit Terkait Lahan, Menteri ATR Ingin Gunakan Kebijakan Satu Pet

SABTU, 29 JUNI 2024 | 10:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat menghadiri  Borneo Forum 2024 di Palangka Raya.

"Ketika saya mendengarkan apa yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi, dan ada sejumlah isu yang harus kita kelola bersama termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalteng, se-Kalimantan, maupun di tempat-tempat lainnya banyak lahan-lahan yang potensial untuk produktivitas kelapa sawit," ujar AHY, dikutip Sabtu (29/6).

AHY pun menyatakan siap mendukung pengembangan industri perkebunan kelapa sawit terkait lahan.

Menurutnya, persoalan itu penting dicarikan solusinya, karena kalau tidak lahan bisa berkurang, sedangkan masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan termasuk agar industri kelapa sawit ini semakin maju dan berkembang.

"Ekonomi kita juga pasti akan makin baik kalau hal ini bisa didukung bersama," kata AHY.

Ada keluhan bahwa lahan-lahan tersebut kemudian masuk ke kawasan hutan, ini tentunya di luar otoritas Kementerian ATR/BPN di mana ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga memiliki otoritas secara langsung terkait dengan kawasan hutan.

“Kita harus cari jalan tengah, jangan sampai berkelanjutan masalahnya padahal industri kelapa sawit diharapkan memberi kontribusi pada perekonomian,” jelas AHY

Terkait masalah tumpang tindih regulasi dan peta, AHY mengungkapkan Kebijakan Satu Peta penting bagi pemanfaatan lahan, dan harus segera dirampungkan agar bisa menyelesaikan banyak masalah.

"Investasi harus terus mengalir dan ini penting sekali lagi kalau ada konsistensi regulasi. Ini yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa seringkali ada tumpang tindih regulasi, tumpang tindih peta. Ini juga menjadi masalah dan kita berharap Kebijakan Satu Peta akan benar-benar hadir segera sehingga bisa menuntaskan banyak masalah tumpang tindih tersebut," ujarnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Buntut Pungli ke WN China, Menteri Imipas Copot Pejabat Imigrasi di Bandara Soetta

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:25

Aero India 2025 Siap Digelar, Ajang Unjuk Prestasi Dirgantara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:17

Heboh Rupiah Rp8.100 per Dolar AS, BI Buka Suara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:13

Asas Dominus Litis, Hati-hati Bisa Disalahgunakan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:35

Harga CPO Menguat Nyaris 2 Persen Selama Sepekan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:18

Pramono: Saya Penganut Monogami Tulen

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:10

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Vihara Amurva Bhumi Menang Kasasi, Menhut: Kado Terbaik Imlek dari Negara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:45

Komisi VI Sepakati RUU BUMN Dibawa ke Paripurna

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:11

Eddy Soeparno Gandeng FPCI Dukung Diplomasi Iklim Presiden Prabowo

Sabtu, 01 Februari 2025 | 16:40

Selengkapnya