Berita

Sawit/Net

Bisnis

Dukung Industri Kelapa Sawit Terkait Lahan, Menteri ATR Ingin Gunakan Kebijakan Satu Pet

SABTU, 29 JUNI 2024 | 10:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat menghadiri  Borneo Forum 2024 di Palangka Raya.

"Ketika saya mendengarkan apa yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi, dan ada sejumlah isu yang harus kita kelola bersama termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalteng, se-Kalimantan, maupun di tempat-tempat lainnya banyak lahan-lahan yang potensial untuk produktivitas kelapa sawit," ujar AHY, dikutip Sabtu (29/6).

AHY pun menyatakan siap mendukung pengembangan industri perkebunan kelapa sawit terkait lahan.

Menurutnya, persoalan itu penting dicarikan solusinya, karena kalau tidak lahan bisa berkurang, sedangkan masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan termasuk agar industri kelapa sawit ini semakin maju dan berkembang.

"Ekonomi kita juga pasti akan makin baik kalau hal ini bisa didukung bersama," kata AHY.

Ada keluhan bahwa lahan-lahan tersebut kemudian masuk ke kawasan hutan, ini tentunya di luar otoritas Kementerian ATR/BPN di mana ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga memiliki otoritas secara langsung terkait dengan kawasan hutan.

“Kita harus cari jalan tengah, jangan sampai berkelanjutan masalahnya padahal industri kelapa sawit diharapkan memberi kontribusi pada perekonomian,” jelas AHY

Terkait masalah tumpang tindih regulasi dan peta, AHY mengungkapkan Kebijakan Satu Peta penting bagi pemanfaatan lahan, dan harus segera dirampungkan agar bisa menyelesaikan banyak masalah.

"Investasi harus terus mengalir dan ini penting sekali lagi kalau ada konsistensi regulasi. Ini yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa seringkali ada tumpang tindih regulasi, tumpang tindih peta. Ini juga menjadi masalah dan kita berharap Kebijakan Satu Peta akan benar-benar hadir segera sehingga bisa menuntaskan banyak masalah tumpang tindih tersebut," ujarnya.

Populer

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin akan Serius Tangani Judi Online di Jabar yang Tembus Rp3,8 T

Rabu, 26 Juni 2024 | 18:20

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

Menwa Siap Kerahkan 5 Ribu Personel ke Gaza Bersama TNI

Rabu, 26 Juni 2024 | 01:19

DPR Khawatir Investasi TikTok Permudah Produk China Masuk RI

Kamis, 27 Juni 2024 | 00:03

UPDATE

Ekspor Pertambangan dan Pertanian Lampung Naik pada Mei 2024

Rabu, 03 Juli 2024 | 03:29

PSI Serahkan Surat Tugas ke Bayu Airlangga

Rabu, 03 Juli 2024 | 02:36

PKB Akui Cenderung Dukung Bobby Nasution pada Pilgubsu 2024

Rabu, 03 Juli 2024 | 01:55

Polda Jabar Siap Tunjukkan Bukti Penangkapan Pegi Setiawan

Rabu, 03 Juli 2024 | 01:22

Gakpo dan Malen Bawa Belanda dari Munich ke Berlin

Rabu, 03 Juli 2024 | 00:59

Soal Koalisi Gerindra-PDIP, Mirzani Djausal: Kita Lihat Saja Nanti

Rabu, 03 Juli 2024 | 00:42

Ulama Desak PPATK Ungkap Nama-nama Anggota Legislatif yang Terlibat Judi Online

Rabu, 03 Juli 2024 | 00:18

Tangis Seorang Ibu Perjuangkan Status Pernikahan di Usia Senja

Selasa, 02 Juli 2024 | 23:56

PKB Buka Peluang Dukung Sandiaga Maju Pilkada Jabar

Selasa, 02 Juli 2024 | 23:21

Muhammadiyah Teken Kerja Sama dengan BCA Syariah

Selasa, 02 Juli 2024 | 23:18

Selengkapnya