Berita

Ilustrasi buruh pabrik tekstil/Net

Bisnis

Ketua Kadin: Barang Impor Bikin Industri Tekstil Sekarat

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 23:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Banjir barang impor diyakini menjadi salah satu penyebab goyahnya industri tekstil di Indonesia saat ini. Karena itu, Pemerintah harus menjaga dan memperketat masuknya barang impor ke dalam negeri.

"Kita perlu menjaga yaitu masuknya barang impor, yang saya katakan dipertanyakan, karena mengganggu pasar, khususnya tekstil," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, Jumat (28/6).

Dikatakan Arsjad, industri tekstil sebenarnya bisa berkembang pesat dengan hanya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri saja. Sebab, kebutuhan tekstil seperti pakaian jadi masyarakat di dalam negeri sangat besar.


"Padahal kalau kita bicara tekstil kita, kebutuhan market industri tekstil di Indonesia itu besar sekali. Jadi sebetulnya industri tekstil dengan menggunakan domestic market saja itu mereka bisa besar dan survive," jelasnya.

Bahkan, menurut Arsjad, industri tekstil bisa berkembang pesat kalau pelaku usaha nasional bisa mengekspor produk mereka ke negara lain. Dengan catatan, pemerintah juga dapat menetapkan aturan yang tepat untuk mencegah masuknya barang impor.

"Kalau kita bisa menggunakan domestic market kita dan lalu kita attack ke luar, wah itu lebih hebat lagi," sambungnya.

Sayangnya, lanjut Arsjad, gempuran barang impor telah membuat para pelaku usaha dalam negeri kalah saing, terutama dari sisi harga.

"Jadi memang ini harus kita jaga barang-barang impor karena mengganggu kondisi yang ada. Kita harus menjaga kondisi market kita. Janganlah kita hanya menjadi pasar," tegas Arsjad.

Pernyataan Ketua Kadin ini dikeluarkan setelah Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan ada sekitar 13.800 buruh tekstil yang telah mengalami PHK sejak awal 2024 hingga awal Juni 2024, sebagai imbas dari menyusutnya penjualan, dan tutupnya pabrik-pabrik tekstil, seperti grup Sritex.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya