Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin/Ist

Politik

DPR Dukung Program Revitalisasi Laboratorium Badan Karantina

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 00:54 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Badan Karantina Indonesia saat ini tengah melakukan peralihan sumber daya manusia (SDM) dan aset, menyusul adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023.

Badan ini memiliki tugas di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 
Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M. Panggabean dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, menyatakan dirinya memiliki program revitalisasi laboratorium.


Revitalisasi ini, menurutnya, diperlukan supaya laboratorium yang dimiliki Indonesia dapat sejajar dengan laboratorium yang dimiliki negara luar. Sehingga diharapkan hasil pemeriksaannya nanti memiliki hasil akurasi yang tinggi.
 
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin pun menambahkan, di samping peralatan teknologi yang lebih maju, dia juga mengingatkan tentang pentingnya sumber daya manusia yang perlu dimiliki oleh Badan Karantina Nasional.
 
“Satu lagi saya ingatkan, yang paling penting itu adalah SDM-nya. Kenapa saya katakan SDM-nya? peralatan secanggih apapun kalau SDM-nya tidak mumpuni ya percuma. Jangan sampai terulang kembali ya, sampai hari ini belum terjawab dari mana PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) masuk?” ujar Sudin dalam Raker yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
 
Politisi Fraksi PDIP  itu memberikan peringatan agar kejadian seperti maraknya PMK tersebut tidak boleh terjadi lagi. Jangan sampai asal penyakit ini tidak dapat terdeteksi dan tidak dapat dilakukan pencegahan secara cepat.
 
“Contoh ada yang bilang itu masuknya dari Thailand dari Thailand langsung di Belawan, Belawan langsung diberangkatkan ke Jawa Timur. Ini cuman katanya, katanya, katanya. Jadi kan harus dicegah semaksimal mungkin,” tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya