BPK Diminta Audit JIExpo Soal Keuntungan PRJ

Jakarta Internasional Expo atau JIExpo Kemayoran tengah menjadi sorotan. Sebab, sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta (PRJ) dinilai tak transparan dalam bagi hasil alias keuntungan yang didapat kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik 13 persen saham.

Direkrut Center fot Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berpendapat JIExpo lebih baik dibubarkan jika tidak jelas dalam pengelolaan keuntungan.

“Bubarin aja JIExpo, kalau tidak jelas bagi keuntungannya, apalagi kalau hanya dintungkan pihak swasta. Sedangkan pemerintah hanya dikasih pahit alias tidak untung,” kata Uchok saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/6).

Di sisi lain, Uchok berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penyelenggaraan PRJ oleh JIExpo yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Audit investigasi ini penting agar bisa mengetahui kemana aliran uang keuntungan penyelenggaraan PRJ mengalir.

“Tapi lebih baik JIExpo ditangani oleh auditor negara (BPK), biar mereka melakukan audit investigasi agar ketahuan tuh, kemana uang pendapatan JIExpo mengalir, dan siapa yang menikmatinya,” tandas Uchok.

Terkait dengan deviden atau bagi hasil keuntungan penyelenggaraan PRJ juga pernah disampaikan oleh Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi mengungkap bahwa pembagian deviden kepada Pemprov DKI jakarta sangat minim. Selain minim, Jokowi menyesalkan Pekan Raya Jakarta tidak memberi ruang kepada ekonomi kecil dan menengah (UMKM) dan menghilangkan sisi kebudayaan.

"Jangan sampai yang berpameran di sana itu mendominasi yang gede-gede," tandasnya.

Oleh karenanya, saat masa kepemimpinannya, penyelenggaraan PRJ sempat digelar di Monumen Nasional atau Monas.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) juga sebelumnya juga menyoroti adanya monopoli.  Sebab penyelenggara PRJ tidak berubah tiap tahunnya. Tidak ada pengalihan hak atau kerja sama dengan PT JIExpo.

Padahal, lahan yang digunakan JIExpo milik Sekretarian Negara (Setneg).