Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Nyali PDIP Tak Boleh Ciut Gara-gara KPK

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap rezim saat ini, diharapkan bisa terus ditunjukkan tanpa takut dipolitisasi melalui instrumen hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan berpendapat, pengusutan kasus buronan Harun Masiku oleh KPK jangan lantas membuat partai yang dipimpin Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak berani berseberangan dengan rezim.

"Karakter PDIP yang garang dan kritis justru melekat kuat saat berada di luar pemerintahan. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan publik," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/6).


Dia menuturkan, pemanggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK yang mengangkat kembali kasus Harun Masiku, diharapkan membulatkan tekad PDIP menjadi oposisi.

"Agar demokrasi tetap terjaga karena berjalannya mekanisme check and balances," sambungnya.

Oleh karena itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu meyakini, partai berlogo banteng moncong putih itu bakal berseberangan dengan rezim pemerintahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya PDIP memang lebih kuat arusnya untuk beroposisi. Justru kalau PDIP oposisi, demokrasi akan sehat karena ada kekuatan penyeimbang," pungkas Yusak. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya