Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Nyali PDIP Tak Boleh Ciut Gara-gara KPK

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap rezim saat ini, diharapkan bisa terus ditunjukkan tanpa takut dipolitisasi melalui instrumen hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan berpendapat, pengusutan kasus buronan Harun Masiku oleh KPK jangan lantas membuat partai yang dipimpin Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak berani berseberangan dengan rezim.

"Karakter PDIP yang garang dan kritis justru melekat kuat saat berada di luar pemerintahan. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan publik," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/6).


Dia menuturkan, pemanggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK yang mengangkat kembali kasus Harun Masiku, diharapkan membulatkan tekad PDIP menjadi oposisi.

"Agar demokrasi tetap terjaga karena berjalannya mekanisme check and balances," sambungnya.

Oleh karena itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu meyakini, partai berlogo banteng moncong putih itu bakal berseberangan dengan rezim pemerintahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya PDIP memang lebih kuat arusnya untuk beroposisi. Justru kalau PDIP oposisi, demokrasi akan sehat karena ada kekuatan penyeimbang," pungkas Yusak. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya