Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6)Istimewa
Kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, telah diendus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu potensi kerawanan yang dicermati Bawaslu adalah terkait pengadaan logistik.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).
Bagja menjelaskan, dalam pengadaan logistik seringkali jumlah yang disediakan tidak sesuai dengan peraturan. Seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.
"Lalu logistik tidak terkirim tepat waktu dan tepat jumlah dan logistik rusak saat pengiriman," ujar Bagja dikutip melalui laman resmi
bawaslu.go.id, Kamis (27/6).
Anggota Bawaslu dua periode itu kemudian mengungkapkan kerawanan lainnya dalam pengadaan logistik. Yakni proses distribusi kerap terkendala persoalan geografis.
Alumnus Universitas Indonesia itu pun menyebutkan contohnya, seperti jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah dilalui kendaraan truk besar dapat menjadi rintangan.
"Lalu, daerah berbukit dan pegunungan juga bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik," sambungnya memaparkan.
Tidak hanya itu, Bagja menyebutkan dalam kondisi geografis logistik salah kirim atau salah tujuan hingga penyimpanan yang rawan banjir kerap terjadi, sehingga logistik bocor perlu diperhatikan.
Hal paling berbahaya, menurutnya, jika terjadi kerawanan-kerawanan dalam pengadaan logistik tersebut, dampaknya bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat daerah.
"Memicu
chaos (kekacauan) atau masalah di daerah sangat cepat, karena tim kampanye sangat dekat dan bisa mengawasi seluruh tahapan yang ada," terang pria kelahiran Medan tersebut.
Oleh karena itu, Bagja memohon dukungan dari stakeholder terkait untuk ikut serta dalam mengawasi proses pengadaan logistik.
"Kami meminta teman-teman KPU berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang memiliki kapal-kapal besar yang dapat menembus gelombang laut yang tinggi. Sebab dahulu punya pengalaman kita pakai kapal kayu hancur diterjang badai," tuturnya.
"Kita harapkan ini semua bisa terjalin sinergi, harapannya Pemilihan 2024 kita tetap bersinergi dengan baik. Inilah pemilihan terbesar pertama dalam sejarah pemilihan di Indonesia," demikian Bagja.
