Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6)Istimewa

Bawaslu

Bawaslu Endus Kerawanan Pilkada 2024 di Pengadaan Logistik

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, telah diendus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu potensi kerawanan yang dicermati Bawaslu adalah terkait pengadaan logistik.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).

Bagja menjelaskan, dalam pengadaan logistik seringkali jumlah yang disediakan tidak sesuai dengan peraturan. Seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.


"Lalu logistik tidak terkirim tepat waktu dan tepat jumlah dan logistik rusak saat pengiriman," ujar Bagja dikutip melalui laman resmi bawaslu.go.id, Kamis (27/6).

Anggota Bawaslu dua periode itu kemudian mengungkapkan kerawanan lainnya dalam pengadaan logistik. Yakni proses distribusi kerap terkendala persoalan geografis.

Alumnus Universitas Indonesia itu pun menyebutkan contohnya, seperti jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah dilalui kendaraan truk besar dapat menjadi rintangan.

"Lalu, daerah berbukit dan pegunungan juga bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik," sambungnya memaparkan.

Tidak hanya itu, Bagja menyebutkan dalam kondisi geografis logistik salah kirim atau salah tujuan hingga penyimpanan yang rawan banjir kerap terjadi, sehingga logistik bocor perlu diperhatikan.

Hal paling berbahaya, menurutnya, jika terjadi kerawanan-kerawanan dalam pengadaan logistik tersebut, dampaknya bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat daerah.

"Memicu chaos (kekacauan) atau masalah di daerah sangat cepat, karena tim kampanye sangat dekat dan bisa mengawasi seluruh tahapan yang ada," terang pria kelahiran Medan tersebut.

Oleh karena itu, Bagja memohon dukungan dari stakeholder terkait untuk ikut serta dalam mengawasi proses pengadaan logistik.

"Kami meminta teman-teman KPU berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang memiliki kapal-kapal besar yang dapat menembus gelombang laut yang tinggi. Sebab dahulu punya pengalaman kita pakai kapal kayu hancur diterjang badai," tuturnya.

"Kita harapkan ini semua bisa terjalin sinergi, harapannya Pemilihan 2024 kita tetap bersinergi dengan baik. Inilah pemilihan terbesar pertama dalam sejarah pemilihan di Indonesia," demikian Bagja. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya