Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6)Istimewa

Bawaslu

Bawaslu Endus Kerawanan Pilkada 2024 di Pengadaan Logistik

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, telah diendus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu potensi kerawanan yang dicermati Bawaslu adalah terkait pengadaan logistik.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).

Bagja menjelaskan, dalam pengadaan logistik seringkali jumlah yang disediakan tidak sesuai dengan peraturan. Seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.


"Lalu logistik tidak terkirim tepat waktu dan tepat jumlah dan logistik rusak saat pengiriman," ujar Bagja dikutip melalui laman resmi bawaslu.go.id, Kamis (27/6).

Anggota Bawaslu dua periode itu kemudian mengungkapkan kerawanan lainnya dalam pengadaan logistik. Yakni proses distribusi kerap terkendala persoalan geografis.

Alumnus Universitas Indonesia itu pun menyebutkan contohnya, seperti jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah dilalui kendaraan truk besar dapat menjadi rintangan.

"Lalu, daerah berbukit dan pegunungan juga bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik," sambungnya memaparkan.

Tidak hanya itu, Bagja menyebutkan dalam kondisi geografis logistik salah kirim atau salah tujuan hingga penyimpanan yang rawan banjir kerap terjadi, sehingga logistik bocor perlu diperhatikan.

Hal paling berbahaya, menurutnya, jika terjadi kerawanan-kerawanan dalam pengadaan logistik tersebut, dampaknya bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat daerah.

"Memicu chaos (kekacauan) atau masalah di daerah sangat cepat, karena tim kampanye sangat dekat dan bisa mengawasi seluruh tahapan yang ada," terang pria kelahiran Medan tersebut.

Oleh karena itu, Bagja memohon dukungan dari stakeholder terkait untuk ikut serta dalam mengawasi proses pengadaan logistik.

"Kami meminta teman-teman KPU berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang memiliki kapal-kapal besar yang dapat menembus gelombang laut yang tinggi. Sebab dahulu punya pengalaman kita pakai kapal kayu hancur diterjang badai," tuturnya.

"Kita harapkan ini semua bisa terjalin sinergi, harapannya Pemilihan 2024 kita tetap bersinergi dengan baik. Inilah pemilihan terbesar pertama dalam sejarah pemilihan di Indonesia," demikian Bagja. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya