Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6)Istimewa

Bawaslu

Bawaslu Endus Kerawanan Pilkada 2024 di Pengadaan Logistik

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, telah diendus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu potensi kerawanan yang dicermati Bawaslu adalah terkait pengadaan logistik.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).

Bagja menjelaskan, dalam pengadaan logistik seringkali jumlah yang disediakan tidak sesuai dengan peraturan. Seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.


"Lalu logistik tidak terkirim tepat waktu dan tepat jumlah dan logistik rusak saat pengiriman," ujar Bagja dikutip melalui laman resmi bawaslu.go.id, Kamis (27/6).

Anggota Bawaslu dua periode itu kemudian mengungkapkan kerawanan lainnya dalam pengadaan logistik. Yakni proses distribusi kerap terkendala persoalan geografis.

Alumnus Universitas Indonesia itu pun menyebutkan contohnya, seperti jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah dilalui kendaraan truk besar dapat menjadi rintangan.

"Lalu, daerah berbukit dan pegunungan juga bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik," sambungnya memaparkan.

Tidak hanya itu, Bagja menyebutkan dalam kondisi geografis logistik salah kirim atau salah tujuan hingga penyimpanan yang rawan banjir kerap terjadi, sehingga logistik bocor perlu diperhatikan.

Hal paling berbahaya, menurutnya, jika terjadi kerawanan-kerawanan dalam pengadaan logistik tersebut, dampaknya bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat daerah.

"Memicu chaos (kekacauan) atau masalah di daerah sangat cepat, karena tim kampanye sangat dekat dan bisa mengawasi seluruh tahapan yang ada," terang pria kelahiran Medan tersebut.

Oleh karena itu, Bagja memohon dukungan dari stakeholder terkait untuk ikut serta dalam mengawasi proses pengadaan logistik.

"Kami meminta teman-teman KPU berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang memiliki kapal-kapal besar yang dapat menembus gelombang laut yang tinggi. Sebab dahulu punya pengalaman kita pakai kapal kayu hancur diterjang badai," tuturnya.

"Kita harapkan ini semua bisa terjalin sinergi, harapannya Pemilihan 2024 kita tetap bersinergi dengan baik. Inilah pemilihan terbesar pertama dalam sejarah pemilihan di Indonesia," demikian Bagja. 

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Wall Street Kompak Hijau Berkat Lonjakan Saham AI

Selasa, 17 Maret 2026 | 08:03

Krisis Energi Kuba: Blokade Minyak AS Picu Pemadaman Listrik Nasional

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:45

Festival 1000 Berkah: Dari Sampah Plastik Menjadi Paket Pangan untuk Sesama

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:35

Ancaman Inflasi Global Tekan Harga Emas Dunia ke Bawah Level 5.000 Dolar AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:22

Pasar Eropa Bangkit dari Tekanan, STOXX 600 Ditutup Hijau

Selasa, 17 Maret 2026 | 07:07

Melawan atau Hanyut dalam Tekanan

Selasa, 17 Maret 2026 | 06:43

Negara Harus Petakan Pola Serangan KKB di Papua Demi Lindungi Warga

Selasa, 17 Maret 2026 | 06:23

Pedro Sanchez Warisi Politik Bebas Aktif Bung Karno

Selasa, 17 Maret 2026 | 05:59

TNI AL Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan di Pesisir Tangerang

Selasa, 17 Maret 2026 | 05:45

SPPG IFSR Gelar Program Makan Berbuka Gratis Tanpa APBN

Selasa, 17 Maret 2026 | 05:22

Selengkapnya