Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6)Istimewa

Bawaslu

Bawaslu Endus Kerawanan Pilkada 2024 di Pengadaan Logistik

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kerawanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, telah diendus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu potensi kerawanan yang dicermati Bawaslu adalah terkait pengadaan logistik.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).

Bagja menjelaskan, dalam pengadaan logistik seringkali jumlah yang disediakan tidak sesuai dengan peraturan. Seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.


"Lalu logistik tidak terkirim tepat waktu dan tepat jumlah dan logistik rusak saat pengiriman," ujar Bagja dikutip melalui laman resmi bawaslu.go.id, Kamis (27/6).

Anggota Bawaslu dua periode itu kemudian mengungkapkan kerawanan lainnya dalam pengadaan logistik. Yakni proses distribusi kerap terkendala persoalan geografis.

Alumnus Universitas Indonesia itu pun menyebutkan contohnya, seperti jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah dilalui kendaraan truk besar dapat menjadi rintangan.

"Lalu, daerah berbukit dan pegunungan juga bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik," sambungnya memaparkan.

Tidak hanya itu, Bagja menyebutkan dalam kondisi geografis logistik salah kirim atau salah tujuan hingga penyimpanan yang rawan banjir kerap terjadi, sehingga logistik bocor perlu diperhatikan.

Hal paling berbahaya, menurutnya, jika terjadi kerawanan-kerawanan dalam pengadaan logistik tersebut, dampaknya bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat daerah.

"Memicu chaos (kekacauan) atau masalah di daerah sangat cepat, karena tim kampanye sangat dekat dan bisa mengawasi seluruh tahapan yang ada," terang pria kelahiran Medan tersebut.

Oleh karena itu, Bagja memohon dukungan dari stakeholder terkait untuk ikut serta dalam mengawasi proses pengadaan logistik.

"Kami meminta teman-teman KPU berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang memiliki kapal-kapal besar yang dapat menembus gelombang laut yang tinggi. Sebab dahulu punya pengalaman kita pakai kapal kayu hancur diterjang badai," tuturnya.

"Kita harapkan ini semua bisa terjalin sinergi, harapannya Pemilihan 2024 kita tetap bersinergi dengan baik. Inilah pemilihan terbesar pertama dalam sejarah pemilihan di Indonesia," demikian Bagja. 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Di Hadapan Eks Menlu, Prabowo Nyatakan Siap Keluar Board of Peace Jika Tak Sesuai Cita-cita RI

Rabu, 04 Februari 2026 | 22:09

Google Doodle Hari Ini Bikin Kepo! 5 Fakta Seru 'Curling', Olahraga Catur Es yang Gak Ada di Indonesia

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:59

Hassan Wirajuda: Kehadiran RI dan Negara Muslim di Board of Peace Penting sebagai Penyeimbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:41

Ini Daftar Lengkap Direksi dan Komisaris Subholding Downstream, Unit Usaha Pertamina di Sektor Hilir

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:38

Kampus Berperan Mempercepat Pemulihan Aceh

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:33

5 Film yang Akan Tayang Selama Bulan Ramadan 2026, Cocok untuk Ngabuburit

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:21

Mendag Budi Ternyata Belum Baca Perintah Prabowo Soal MLM

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:54

Ngobrol Tiga Jam di Istana, Ini yang Dibahas Prabowo dan Sejumlah Eks Menlu

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:52

Daftar Lokasi Terlarang Pemasangan Atribut Parpol di Jakarta

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:34

Barbuk OTT Bea Cukai: Emas 3 Kg dan Uang Miliaran Rupiah

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:22

Selengkapnya