Berita

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto/Ist

Politik

PILKADA JAKARTA 2024

Tak Calonkan Putra Betawi, Citra Parpol akan Tergerus

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 11:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Citra partai politik (parpol) berpotensi tergerus apabila tidak mencalonkan putra Betawi dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.

"Parpol yang tidak memberikan dukungan kepada putra daerah Betawi mungkin akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari komunitas Betawi," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto melalui siaran persnya, Kamis (27/6).

Menurut Sugiyanto, kondisi ini bisa berdampak negatif pada citra dan reputasi parpol di mata publik. Parpol yang dianggap tidak peduli atau tidak mendukung keragaman lokal mungkin akan kesulitan meraih dukungan dalam jangka panjang.


Sebab Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah kesempatan penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Betawi, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan diwakili dalam pemerintahan.

"Dukungan parpol terhadap putra daerah sebagai Cagub atau Cawagub bukan hanya soal politik, tetapi juga terkait penghargaan terhadap keragaman budaya dan aspirasi masyarakat lokal," kata Sugiyanto.

Sugiyanto berpandangan, tokoh Betawi memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, tradisi, dan kebutuhan komunitas lokal.

"Tanpa dukungan dari parpol, suara dan aspirasi masyarakat Betawi mungkin tidak terwakili dengan baik, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Sugiyanto.

Sugiyanto menambahkan, dengan tidak mendukung calon dari masyarakat Betawi, parpol berpotensi mengabaikan pentingnya pelestarian budaya lokal.

"Hal ini dapat mengakibatkan melemahnya identitas budaya Betawi di tengah arus modernisasi dan urbanisasi, mengurangi keberagaman budaya yang menjadi salah satu ciri khas Jakarta," kata Sugiyanto.

Tidak dicalonkannya putra Betawi, lanjut Sugiyanto, kemungkinan mengurangi partisipasi politik.

"Mereka mungkin merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam proses politik jika suara mereka tidak dihargai," demikian Sugiyanto.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya