Berita

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto/Ist

Politik

PILKADA JAKARTA 2024

Tak Calonkan Putra Betawi, Citra Parpol akan Tergerus

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 11:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Citra partai politik (parpol) berpotensi tergerus apabila tidak mencalonkan putra Betawi dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.

"Parpol yang tidak memberikan dukungan kepada putra daerah Betawi mungkin akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari komunitas Betawi," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto melalui siaran persnya, Kamis (27/6).

Menurut Sugiyanto, kondisi ini bisa berdampak negatif pada citra dan reputasi parpol di mata publik. Parpol yang dianggap tidak peduli atau tidak mendukung keragaman lokal mungkin akan kesulitan meraih dukungan dalam jangka panjang.


Sebab Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah kesempatan penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Betawi, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan diwakili dalam pemerintahan.

"Dukungan parpol terhadap putra daerah sebagai Cagub atau Cawagub bukan hanya soal politik, tetapi juga terkait penghargaan terhadap keragaman budaya dan aspirasi masyarakat lokal," kata Sugiyanto.

Sugiyanto berpandangan, tokoh Betawi memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, tradisi, dan kebutuhan komunitas lokal.

"Tanpa dukungan dari parpol, suara dan aspirasi masyarakat Betawi mungkin tidak terwakili dengan baik, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Sugiyanto.

Sugiyanto menambahkan, dengan tidak mendukung calon dari masyarakat Betawi, parpol berpotensi mengabaikan pentingnya pelestarian budaya lokal.

"Hal ini dapat mengakibatkan melemahnya identitas budaya Betawi di tengah arus modernisasi dan urbanisasi, mengurangi keberagaman budaya yang menjadi salah satu ciri khas Jakarta," kata Sugiyanto.

Tidak dicalonkannya putra Betawi, lanjut Sugiyanto, kemungkinan mengurangi partisipasi politik.

"Mereka mungkin merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam proses politik jika suara mereka tidak dihargai," demikian Sugiyanto.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya