Ilustrasi pengisian BBM di SPBU/Net
Wacana pengurangan subsidi BBM sebagai dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah menuai protes masyarakat. Namun demikian, DPR RI memastikan hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pengurangan subsidi BBM.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menuturkan, subsidi yang diberikan pemerintah itu menyangkut dua hal. Yakni subsidi untuk transportasi seperti minyak, solar, dan subsidi untuk kebutuhan rumah tangga yaitu LPG 3 kg.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga (RKA-K/L) dengan DPR belum menyebut soal wacana pengurangan subsidi BBM.
“Justru ada peningkatan pengguna LPG 3 kg ya, dan hari ini kami masih belum memutuskan adanya pengurangan subsidi untuk BBM, terutama BBM yang sifatnya tiga ya, pertalite, solar, dan minyak tanah itu sampai sekarang masih belum ada rencana untuk itu (pengurangan subsidi),” kata Eddy di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (26/6).
Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengurangi subsidi BBM. Hal ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga, bukan justru dibiarkan makin melemah.
“Kami rasa untuk menjaga daya beli masyarakat itu masih akan dipertahankan subsidinya,” tandasnya.
PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding PT Pertamina (Persero) mengungkap target pemerintah untuk mengurangi volume konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti jenis Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi hingga 17,8 juta kilo liter.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengklaim belum ada diskusi perihal penetapan pengurangan kuota BBM bersubsidi pada 2025 mendatang.
Dia juga mengatakan, rencana pengurangan volume konsumsi BBM bersubsidi hingga saat ini masih dikaji lebih lanjut.
