KPK Periksa Mantan Kades hingga Petani di Polres Lamsel

Mantan kepala desa hingga petani kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) TA 2018-2020 oleh PT Hutama Karya (HK) Persero.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, hari ini, Rabu (26/6), tim penyidik memanggil 12 orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Lampung Selatan," kata Tessa kepada wartawan, Rabu siang (26/6).

Saksi-saksi yang dipanggil, yakni Rudi Hartono selaku Notaris/PPAT, Ferry Irawan selaku staf Notaris/PPAT Rudi Hartono, Genta Eranda selaku staf Notaris/PPAT Rudi Hartono, Nikolas Palinggi selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, Abdul Rahman atau ahli warisnya selaku petani, Rohimi selaku petani, Intanmas sekaku petani, Syamsul Bahri selaku petani, Hasan Yusup selaku petani, Dedi Manda selaku swasta, Sahroni selaku Kepala Desa Bakauheni periode 2015-2021, dan Jayadi selaku petani.

Perkara ini diumumkan KPK pada Rabu (13/3). Dugaan korupsi perkara ini diduga mencapai belasan miliar rupiah.

Selanjutnya pada Kamis (20/6), KPK mengumumkan 3 orang tersangka, yakni Bintang Perbowo (BP) selaku mantan Dirut PT Hutama Karya, M Rizal Sutjipto (MRS) selaku pegawai PT Hutama Karya, dan Iskandar Zulkarnaen (IZ) selaku Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya.

Dalam perkaranya, tim penyidik telah menyita 54 bidang tanah senilai Rp150 miliar dari tersangka Iskandar Zulkarnaen (IZ), terdiri dari 32 bidang yang berlokasi di Desa Bakauheni, Lampung Selatan seluas 436.305 meter persegi, dan 22 bidang tanah di Desa Canggu, Lampung Selatan seluas 185.928 meter persegi.