Berita

Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma/Net

Politik

Senator Aceh Minta BSI Dievaluasi Total Perbaiki Citra Publik

RABU, 26 JUNI 2024 | 05:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman menilai evaluasi secara komprehensif menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) imbas penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam kaitannya dengan kejadian penarikan dana yang dilakukan PP Muhammadiyah. Namun juga meliputi berbagai aspek terkait profesionalitas kinerja dan kualitas layanan publik.

"Dalam pandangan kami selaku anggota Komite IV DPD RI, yang salah satu bidang kerjanya meliputi sektor perbankan dan BSI bagian dari mitra kami. Dengan apa yang terjadi, evaluasi menyeluruh menjadi sebuah urgensi yang mesti dilakukan oleh BSI,” ujar tokoh yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh itu dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (25/6).


Dia menambahkan, evaluasi menjadi langkah penting guna memperbaiki segala kelemahan sehingga kedepan BSI menjadi lebih baik dan profesional dalam segala aspek, terutama kinerja manajemen serta kualitas layanan publik.

"Apalagi mengingat, kasus penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah ikut mempengaruhi opini dan kepercayaan serta citra BSI di mata publik saat ini. Jadi, evaluasi untuk perbaikan bagian upaya guna memperbaiki citra BSI di mata publik,” jelasnya.  

Sementara terkait dengan kasus penarikan dana PP Muhammadiyah, dirinya menilai evaluasi spesifik juga harusnya segera dilakukan sehingga publik mendapat penjelasan terkait hal ini.

Dengan begitu, publik menjadi jelas dan tidak berasumsi liar yang kemudian berdampak bagi citra BSI.

"Sebagai representasi masyarakat Aceh, di mana BSI menjadi perbankan utama dan dominan. Kami meminta BSI menjelaskan kepada publik terkait hal tersebut agar tidak berkembang asumsi liar yang akan berdampak terhadap citra BSI,” tutup Haji Uma.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya