Berita

Konferensi pers Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta/Ist

Nusantara

Mahasiswa Maluku Desak Usut Dugaan Korupsi Covid-19

SELASA, 25 JUNI 2024 | 19:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan korupsi melibatkan petinggi pemerintahan di Maluku diungkap Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta, Alfin Ren mengatakan, kasus ini mencakup dugaan korupsi anggaran Covid-19 dan reboisasi, anggaran tunjangan sertifikasi Maluku Tengah, dan dugaan korupsi anggaran stunting hingga anggaran hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku.

Alfin mengatakan, anggaran Covid-19 dan reboisasi di Provinsi Maluku diduga diselewengkan oleh pihak tertentu, salah satunya berinisial Sa.


"Anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan lingkungan diduga kuat diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu," kata Alfin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6).

Kasus lain yang disampaikan Alfin adalah dugaan korupsi anggaran tunjangan sertifikasi Maluku Tengah melibatkan pejabat Maluku Tengah berinisial Ra.

"Dugaan korupsi ini sangat merugikan para tenaga pendidik yang seharusnya menerima hak mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah," tambah Alfin.

Selain itu, Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta juga menyuarakan dugaan korupsi anggaran hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku.

"Dugaan korupsi ini mencakup berbagai sektor yang sangat vital bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. Mulai dari anggaran stunting, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku," sambungnya.

Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta menuntut pihak berwenang segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap dugaan kasus-kasus tersebut. Mereka juga meminta agar para pejabat yang terlibat diberhentikan dari jabatannya.

"Kami berharap ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus ini. Korupsi yang terjadi telah mencederai kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan di Maluku," pungkas Alfin Ren.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya