Berita

Konferensi pers Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta/Ist

Nusantara

Mahasiswa Maluku Desak Usut Dugaan Korupsi Covid-19

SELASA, 25 JUNI 2024 | 19:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan korupsi melibatkan petinggi pemerintahan di Maluku diungkap Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta, Alfin Ren mengatakan, kasus ini mencakup dugaan korupsi anggaran Covid-19 dan reboisasi, anggaran tunjangan sertifikasi Maluku Tengah, dan dugaan korupsi anggaran stunting hingga anggaran hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku.

Alfin mengatakan, anggaran Covid-19 dan reboisasi di Provinsi Maluku diduga diselewengkan oleh pihak tertentu, salah satunya berinisial Sa.


"Anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan lingkungan diduga kuat diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu," kata Alfin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6).

Kasus lain yang disampaikan Alfin adalah dugaan korupsi anggaran tunjangan sertifikasi Maluku Tengah melibatkan pejabat Maluku Tengah berinisial Ra.

"Dugaan korupsi ini sangat merugikan para tenaga pendidik yang seharusnya menerima hak mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah," tambah Alfin.

Selain itu, Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta juga menyuarakan dugaan korupsi anggaran hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku.

"Dugaan korupsi ini mencakup berbagai sektor yang sangat vital bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. Mulai dari anggaran stunting, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku," sambungnya.

Aliansi Mahasiswa Maluku Jakarta menuntut pihak berwenang segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap dugaan kasus-kasus tersebut. Mereka juga meminta agar para pejabat yang terlibat diberhentikan dari jabatannya.

"Kami berharap ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus ini. Korupsi yang terjadi telah mencederai kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan di Maluku," pungkas Alfin Ren.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya