Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah

Bisnis

DPR Soroti Transparansi BI Tekan Laju Inflasi

SELASA, 25 JUNI 2024 | 02:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengendalian inflasi menjadi salah satu komponen kebijakan moneter yang diemban oleh Bank Indonesia (BI). Bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BI berupaya untuk mengendalikan laju inflasi di tanah air.
 
Anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah menyoroti pentingnya transparansi dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia, Ela menekankan perlunya klarifikasi mengenai kontribusi masing-masing pihak, baik BI, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
 

 
“Tidak bisa, misalkan BI mengklaim bahwa pengendalian inflasi hanya (kerja) BI semata. Karena tadi disampaikan ada pengaruh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui TPID. Punya nggak (data) misalkan hari ini BI secara clear (menyatakan) berapa kontribusi masing-masing pemerintah pusat, pemerintahan daerah atau BI sendiri dalam pengendalian inflasi,” ucap Ela saat Rapat Kerja Komisi XI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
 
Pengendalian inflasi bukanlah tanggung jawab tunggal BI semata. Menurut Ela, memahami seberapa besar kontribusi dari masing-masing lembaga adalah langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi.

Dia menyayangkan saat ini belum ada catatan yang jelas terkait dengan kontribusi masing-masing pihak dalam pengendalian inflasi.
 
“Belum ada catatan yang clear sejauh mana kontribusi masing-masing lembaga untuk pengendalian inflasi meskipun ada beda beberapa digit kalau di laporannya, tetapi kontribusi berapa persentasenya belum clear antara pemerintah pusat berapa? Pemerintah daerah yang memang dimotori TPID berapa? Sama BI sendiri berapa kontribusinya?” tegasnya.
 
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi mengenai bagaimana kontribusi ini diukur dan diperhitungkan. Meskipun laporan-laporan yang ada menunjukkan perbedaan angka, namun Ela menyoroti bahwa informasi tentang persentase kontribusi dari masing-masing pihak masih belum jelas.
 
Selain terkait kontribusi pengendalian inflasi, politisi Fraksi PKB ini juga memberikan perhatian bagi pencapaian inflasi inti triwulan 1 tahun 2024 dengan nilai 1,77 persen (yoy). Angka ini lebih kecil dari inflasi inti triwulan sebelumnya (triwulan III tahun 2023) yang berada di 1,80 persen maupun periode yang sama di tahun 2023 pada level 2,94 persen.
 
Ela menilai, tertahannya laju inflasi menunjukan bahwa triwulan I tahun 2024 tidak memberikan dampak yang cukup signifikan meskipun telah didongkrak oleh belanja pemilu di Februari lalu.

Bahkan menurutnya faktor permintaan dan penawaran (supply and demand) seharusnya bisa mempengaruhi pergerakan inflasi tetapi malah menggerakan malah inflasi inti menurun di dibandingkan triwulan sebelumnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya