Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Lemes, Urus Izin MotoGP di Mandalika Butuh 13 Surat

SENIN, 24 JUNI 2024 | 16:34 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sebanyak 13 surat izin dan rekomendasi harus keluar untuk menyelenggarakan balap motor dunia atau MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Presiden Joko Widodo pun mengaku langsung lemas mendengar hal tersebut.

"Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi dalam Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Event di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6).


Padahal menurut Jokowi, surat perizinan dan rekomendasi adalah hal yang sama.

"Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi," kata Jokowi.

Di satu sisi, dari event MotoGP, Jokowi menilai banyak dampak positif mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan perekonomian di NTB.

"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," kata Jokowi.

Jokowi pun berharap dengan peluncuran program ini dapat memangkas proses birokrasi yang berbelit.

"Soal digitalisasi ini, harapan saya bukan hanya website layanan, betul-betul memberikan kemudahan urusan, betul-betul memotong birokrasi," harap kepala negara.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya