Berita

CEO Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo, di Doha, Qatar/Net

Tekno

Di Tengah Pembatasan AS, Nvidia Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Timur Tengah

SENIN, 24 JUNI 2024 | 13:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Produsen chip asal Amerika Serikat, Nvidia, telah menandatangani kesepakatan untuk menerapkan teknologi kecerdasan buatan di pusat data milik grup telekomunikasi Qatar Ooredoo di lima negara Timur Tengah.

Dengan kerja sama tersebut Ooredoo mengatakan pihaknya menjadi perusahaan pertama di kawasan yang dapat memberikan akses langsung kepada klien mereka di Qatar, Aljazair, Tunisia, Oman, Kuwait, dan Maladewa ke teknologi AI dan pemrosesan grafis Nvidia.

“Klien b2b kami, berkat perjanjian ini, akan memiliki akses ke layanan yang mungkin (tidak akan dimiliki oleh pesaing mereka) selama 18 hingga 24 bulan ke depan,” kata CEO Ooredoo Aziz Aluthman Fakhroo dalam sebuah wawancara bersama Reuters, seperti dikutip Senin (24/6).


B2B atau business to business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antar perusahaan, dengan model transaksi bisnis terhadap perusahaan vendor dan organisasi bisnis lain, seperti manufaktur dan grosir atau grosir dan peritel.

Hal tersebut diamini juga oleh presiden senior telekomunikasi Nvidia Ronnie Vasishta.

"Menyediakan teknologi ini akan memungkinkan Ooredoo membantu pelanggannya menerapkan aplikasi AI generatif dengan lebih baik," kata Vasishta.

Perjanjian terbaru menandai peluncuran skala besar pertama Nvidia di wilayah di mana Washington membatasi ekspor chip canggih buatannya sebagai upaya untuk menghentikan perusahaan-perusahaan Tiongkok menggunakan negara-negara Timur Tengah sebagai pintu belakang untuk mengakses teknologi AI terbaru.

Baik Nvidia maupun Ooredoo tidak mengungkapkan nilai kesepakatan yang ditandatangani di sela-sela Forum TM di Kopenhagen pada 19 Juni lalu tersebut.

Ooredoo juga tidak mengungkapkan secara pasti jenis teknologi Nvidia apa yang akan dipasang di pusat datanya, karena hal itu bergantung pada ketersediaan dan permintaan pelanggan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya