Berita

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini/Net

Politik

UKT Mahal karena Alokasi Dana untuk Dikti Hanya 1,1 Persen

MINGGU, 23 JUNI 2024 | 14:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi sangat mahal karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi hanya mengalokasikan anggaran 1,1 persen.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, berpendapat, anggaran pendidikan tinggi seperti UI, UGM, ITB, UB, Undip dan lainnya hanya Rp7 triliun, dari total anggaran pendidikan di diperoleh Kemendikbud dari APBN.

Itulah yang menjadi alasan sejumlah perguruan tinggi nasional harus menaikkan biaya UKT.


"Hanya 1,1 persen dari total anggaran 20 persen APBN. Perguruan tinggi negeri dipaksa mencari anggaran sendiri dengan cara mengeruk uang dari mahasiswa, sehingga pendidikan tinggi tidak lebih dari pasar, ada uang ada barang," katanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (23/6).

Tidak adanya anggaran yang cukup dari pemerintah, kata Didik, perguruan tinggi negeri akhirnya melupakan kualitas dan tugas membangun daya saing bangsa, mandek mencari inovasi teknologi untuk kemajuan, dan tertinggal dalam riset mendalam.

"Mereka kemudian menumpuk mahasiswa, menggelar pola pengajaran ala kursus-kursus yang lazim ada di banyak kota di Indonesia," katanya.

Karena itu, sambung Didik, setidaknya 10-20 universitas utama di Indonesia hanya menjadi universitas kelas underdog di Asia, apalagi di dunia.

"Tidak usah dibandingkan dengan NUS di Singapura (ranking 8 dunia), dengan UKM Malaysia saja ketinggalan jauh," sesalnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya