Infrastruktur Negara Kepulauan

INDONESIA adalah negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan bentang alam seluas Eropa. Aceh adalah Glasgow, sementara Merauke adalah Istanbul. Hampir 70 persen wilayah Republik ini adalah laut. Sisanya adalah daratan yang terdiri dari ribuan pulau.

Jika infrastruktur adalah bangunan buatan manusia yang memungkinkan kegiatan produktif manusia dilakukan dengan aman dan efisien, maka kapal adalah infrastruktur negara kepulauan, bukan hanya jalan, jembatan dan pelabuhan saja. Kapal itulah jembatan antar-pulau kita.

Ginie rasio yang mendekati 0,40 dan kesenjangan spasial yang mengancam persatuan kita sebagian disebabkan oleh paradigma benua yang masih menjadi model pembangunan kita, terutama setelah UUD 45 digusur oleh UUD 2002. Model inilah yang menyusup diam-diam dalam alam pikir para perencana pembangunan.

Arsitektur kabinet kita juga tidak mencerminkan kesadaran kepulauan ini. Kita perlu segera membentuk Sea and Coast Guard sebagai representasi pemerintahan di laut yang terpadu sehingga kegiatan ekonomi di laut dapat berlangsung dengan efisien, efektif, dan aman serta berkelanjutan.

Sebab kedua adalah kelalaian karena menikmati kemudahan eksploitasi sumberdaya alam yang melimpah seperti pertambangan dan pertanian dan perkebunan. Kita dihinggapi penyakit Belanda yang kekayaannya berasal dari ekspor hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta rempah-rempah. Kita terjebak dalam ekonomi komoditi, lalu terseok membangun ekonomi jasa.

Kita harus segera melakukan hilirisasi dengan mengolah kekayaan sumberdaya alam dan agromaritim itu menjadi besaran-besaran bernilai tambah tinggi. Kita juga harus melakukan maritimisasi dengan mengembangkan kemampuan trade and commerce atas produk-produk hasil hilirisasi tersebut dengan melakukan ekspor dan impor dengan armada laut nasional, termasuk mengadopsi rezim barter dan pembayaran berbasis emas.

Tanpa ini, negara yang kaya sumberdaya alam ini justru terkutuk, bukan menjadi negara yang mampu memimpin ASEAN sekaligus mengimbangi China dan India.

Masa depan negeri kepulauan ini akan tergantung pada produktivitas armada laut nasional kita. Sedang ini tergantung dari kapasitas angkut armada-armada kita, kecepatannya, dan efisiensi pelabuhan-perubahan kita.

Melalui jalan ini, visi Republik yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bisa menjadi kenyataan. Bukan menjadi kuli bagi bangsa-bangsa lain.

*Penulis adalah Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)