Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henro Kawatak/Ist
Seleksi dan penetapan 3 (tiga) besar Jabatan Pemimpin Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai penuh kejanggalan.
Terkait itu, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henro Kawatak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyoroti kasus tersebut. Dia menduga, penundaan penetapan 3 (tiga) besar Jabatan tersebut lantaran sudah ada kandidat yang 'disiapkan' oleh oknum Pimpinan BPIP.
"Sejak awal, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyisakan aroma kurang sedap," ucap Henro Kawatak dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (21/6).
Pasalnya, sambung Wakil Ketua Umum DPP (MPG) Milenial Prabowo Gibran itu terdapat indikasi kuat, ada calon tertentu yang telah disiapkan oknum Pimpinan BPIP.
Hal ini terlihat dalam penilaian penulisan makalah sangat mencolok sehingga ada calon tertentu yang mendapat nilai di atas 90, sementara lainnya 80-an.
"Ini jelas sangat subyektif dan berpeluang dimainkan pihak Panitia Seleksi (Pansel). Dalam assesment juga ada yang ‘ganjil’ untuk seleksi tahun ini. Mereka yang dinyatakan telah mengikuti Assesment BKN tahun sebelumnya, tak perlu lagi mengikuti Assesment tahun ini," tegas dia.
Selanjutnya, yang tidak transparan dalam proses ini adalah, bagaimana mengakomodasi dan mengakumulasi dua lembaga Assesment: HIMSI dan BKN.
“Apakah yang dinyatakan telah ikut Assesment di BKN nilainya kosong atau menggunakan nilai tahun lalu? Semua serba gelap. Akibatnya, nilai Assesment yang dikeluarkan Pansel jadi tak terukur,” bebernya.
Yang tak kalah penting, lanjut dia adalah wawancara baik oleh Pansel maupun Unsur Pimpinan juga tidak transparan. Lagi-lagi sangat subyektif.
Padahal, publik berharap, sebagai jabatan publik dari satu lembaga pemerintahan semisal BPIP, proses seleksi ini musti transparan, jangan ada kesan "perkoncoan" dan terdapat aroma konflik kepentingan.
“Sebagai lembaga ideologi, BPIP semestinya mempertimbangkan
track record calon. Misalnya, bagaimana sejauh ini calon-calon itu berkhidmat dan berkiprah pada ikhtiar pembumian nilai-nilai Pancasila, punya pengetahuan yang mumpuni perihal historisitas dan substansi Pancasila, dan telah menekuni hakikat lembaga ini kemana seharusnya ia digerakkan untuk kepentingan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berkelanjutan di masa kini dan masa depan yang dekat,” bebernya lagi.
“Jadi, jangan hanya berpatokan pada curriculum vitae calon, tapi penelusuran lebih jauh bagaimana keberpihakan dan keterlibatan calon dalam penguatan nilai-nilai Pancasila sejauh ini, baik secara konseptual, kultural, intelektual, maupun aktual atau keteladanan,” imbuh Henro.
Dia berharap, semoga proses seleksi ini mendapat perhatian serius dari Presiden sebagai Tim Penilai Akhir, sekaligus yang telah menerbitkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Karena publik sesungguhnya menanti terseleksinya secara merit system calon Deputi dan JPT Pratama di lingkungan BPIP, agar yang terpilih kelak bukan karena 'kedekatan', "perkoncoan", dan seterusnya, tapi karena pertimbangan profesionalitas, pemahaman substansi wawasan Pancasila, dan memiliki militansi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di seantero negeri. Salam Pancasila," tandas Henro.
Sebagai informasi telah beredar kabar Pengumuman Penundaan Penetapan 3 besar yang semestinya diumumkan pada tanggal 21 Juni 2024 dikarenakan masih berlangsung proses rekapitulasi penilaian. Pengumuman dimaksud belum dapat diakses melalui website dikarenakan gangguan teknis pada Pusat Data Nasional (PDN).
