Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Refly Harun Menyayangkan Jika Terjadi Pilkada “Brutal”

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung November mendatang, diharapkan menjadi ajang demokrasi yang baik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ahli hukum tata negara Refly Harun menyayangkan jika pertarungan pemilihan kepala daerah di Pati dan Jawa Tengah antara klan PDIP dan klan Gerindra dilaksanakan secara brutal.

“Mereka adu kekuatan ya, adu pengaruh, adu uang, adu masa. Sayang sekali kan Pilkada kita, menjadi Pilkada yang brutal ya, Pilkada yang menampilkan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya, belum apa-apa sudah begitu ya,” ujar Refly dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).


Refly meminta agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat terkait adanya money politics yang diduga disebar ke seluruh kepala daerah maupun kepala desa di Jawa Tengah, harus ada klarifikasi mengenai hal tersebut.

Pasalnya, muncul video amatir yang mempertontonkan adanya upacara kepala desa di sebuah lapangan yang dianggap akan memenangkan tokoh tertentu.

“Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, apakah yang menggerakkan nama yang disebut (Sufmi Dasco, Sadewo dan M. Lutfi), ataukah yang menggerakkan langsung pimpinan pusat, we don't know exactly, perlu klarifikasi tapi yang jelas ini bukan tindakan yang benar,” katanya,

Jika yang menggerakkan adalah oknum tertentu, kata Refly, maka harus diberikan sanksi tegas agar Pilkada berjalan bersih dan baik.

"Let say, kemudian dihaluskan bahwa itu nggak benar itu kerja oknum, oknumnya siapa harus diproses yang mencatut nama harus diproses, lalu kepala desa harus diberikan sanksi yang hadir kan begitu,” katanya.

"Ini pakai upacara misalnya dah ini ternyata gambar dan suaranya tidak benar misalnya Lets say tidak benar maka perlu juga diverifikasi,” tutupnya.



Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya