Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Refly Harun Menyayangkan Jika Terjadi Pilkada “Brutal”

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung November mendatang, diharapkan menjadi ajang demokrasi yang baik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ahli hukum tata negara Refly Harun menyayangkan jika pertarungan pemilihan kepala daerah di Pati dan Jawa Tengah antara klan PDIP dan klan Gerindra dilaksanakan secara brutal.

“Mereka adu kekuatan ya, adu pengaruh, adu uang, adu masa. Sayang sekali kan Pilkada kita, menjadi Pilkada yang brutal ya, Pilkada yang menampilkan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya, belum apa-apa sudah begitu ya,” ujar Refly dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).


Refly meminta agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat terkait adanya money politics yang diduga disebar ke seluruh kepala daerah maupun kepala desa di Jawa Tengah, harus ada klarifikasi mengenai hal tersebut.

Pasalnya, muncul video amatir yang mempertontonkan adanya upacara kepala desa di sebuah lapangan yang dianggap akan memenangkan tokoh tertentu.

“Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, apakah yang menggerakkan nama yang disebut (Sufmi Dasco, Sadewo dan M. Lutfi), ataukah yang menggerakkan langsung pimpinan pusat, we don't know exactly, perlu klarifikasi tapi yang jelas ini bukan tindakan yang benar,” katanya,

Jika yang menggerakkan adalah oknum tertentu, kata Refly, maka harus diberikan sanksi tegas agar Pilkada berjalan bersih dan baik.

"Let say, kemudian dihaluskan bahwa itu nggak benar itu kerja oknum, oknumnya siapa harus diproses yang mencatut nama harus diproses, lalu kepala desa harus diberikan sanksi yang hadir kan begitu,” katanya.

"Ini pakai upacara misalnya dah ini ternyata gambar dan suaranya tidak benar misalnya Lets say tidak benar maka perlu juga diverifikasi,” tutupnya.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya