Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Refly Harun Menyayangkan Jika Terjadi Pilkada “Brutal”

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung November mendatang, diharapkan menjadi ajang demokrasi yang baik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ahli hukum tata negara Refly Harun menyayangkan jika pertarungan pemilihan kepala daerah di Pati dan Jawa Tengah antara klan PDIP dan klan Gerindra dilaksanakan secara brutal.

“Mereka adu kekuatan ya, adu pengaruh, adu uang, adu masa. Sayang sekali kan Pilkada kita, menjadi Pilkada yang brutal ya, Pilkada yang menampilkan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya, belum apa-apa sudah begitu ya,” ujar Refly dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).


Refly meminta agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat terkait adanya money politics yang diduga disebar ke seluruh kepala daerah maupun kepala desa di Jawa Tengah, harus ada klarifikasi mengenai hal tersebut.

Pasalnya, muncul video amatir yang mempertontonkan adanya upacara kepala desa di sebuah lapangan yang dianggap akan memenangkan tokoh tertentu.

“Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, apakah yang menggerakkan nama yang disebut (Sufmi Dasco, Sadewo dan M. Lutfi), ataukah yang menggerakkan langsung pimpinan pusat, we don't know exactly, perlu klarifikasi tapi yang jelas ini bukan tindakan yang benar,” katanya,

Jika yang menggerakkan adalah oknum tertentu, kata Refly, maka harus diberikan sanksi tegas agar Pilkada berjalan bersih dan baik.

"Let say, kemudian dihaluskan bahwa itu nggak benar itu kerja oknum, oknumnya siapa harus diproses yang mencatut nama harus diproses, lalu kepala desa harus diberikan sanksi yang hadir kan begitu,” katanya.

"Ini pakai upacara misalnya dah ini ternyata gambar dan suaranya tidak benar misalnya Lets say tidak benar maka perlu juga diverifikasi,” tutupnya.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya