Berita

Pengamat sosial Rocky Gerung (kanan) bersama wartawan senior Hersubeno Arief, dalam podcast di kanal Youtube FNN/Repro

Politik

Impor Listrik saat Rupiah Lemah Bikin PLN Babak Belur

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 17:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan impor listrik dari Malaysia untuk wilayah Kalimantan, diprediksi bakal membuat utang Perusahaan Listrik Negara (PLN) semakin parah.

Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi hal tersebut saat mengisi podcast wartawan senior Hersubeno Arief, di kanal Youtube Forum News Network (FNN), Jumat (21/6).

Mulanya, Rocky memandang prinsip ketersediaan atau supply listrik adalah untuk memenuhi kebutuhan. Seperti menghidupkan industri-industri di suatu wilayah sehingga dibangun pembangkit tenaga listrik tambahan.


"(Dengan adanya) pabrik-pabrik ekonomi tumbuh, tentu permintaan energi tumbuh," ujar Rocky.

Namun, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mendapati pengadaan listrik di Jawa tidak memberikan dampak ekonomi positif bagi industri. Menurutnya, supply listrik yang berlebih di Jawa hanya dijadikan tameng untuk mengimpor listrik dari Malaysia bagi wilayah Kalimantan.

"Fakta bahwa kita masih impor seolah-olah menunjukkan ekonomi tumbuh, padahal memang enggak ada produksi listrik di kita. Nah itu masalahnya di Kalimantan kan," papar Rocky.

"Justru di Jawa itu kelebihan karena ekonominya tidak tumbuh. Bagaimana logikanya? Ya ekonomi industri itu justru PHK, maka pabriknya tutup, pindah, relokasi. maka kelebihan listrik di situ seolah-olah karena ada permintaan, justru karena tidak ada permintaan maka kelebihan listrik," sambungnya berpendapat.

Rocky pun menilai fenomena impor listrik di Kalimantan adalah bentuk ketidakbecusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengemban tanggung jawab, yaitu sebagai produsen kebutuhan dalam negeri.

"Jadi kelihatannya memang BUMN kita bukan lagi Badan Usaha Milik Negara, dia tidak lagi berupaya untuk mengefisienkan produksinya dan melayani rakyat, karena itu tergantung supply energi yang dia beli untuk disalurkan," beber Rocky.

Lebih dari itu, Rocky memperkirakan imbas dari kebijakan impor listrik tersebut akan berdampak pada keuangan PLN. Di mana menurutnya, beban pembiayaan akan ditanggung berlipat-lipat karena pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).  

"Pasti, kan impornya pakai dolar, tapi di dalam negeri dijualnya pakai rupiah. Itu artinya utang PLN makin lama makin tinggi, apalagi dia bikin power plant baru untuk terima desakan untuk membeli," jelasnya.

"Dia (PLN) mesti punya persiapan trafo dan sebagainya, dan dia harus beli dari luar negeri. Dan sekarang dolar lagi tinggi-tingginya. Dan pasti PLN babak belur lagi nih," tandas Rocky. 

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya