Berita

Ilustrasi pengeboran minyak lepas pantai/Net

Politik

Produksi Migas Turun Drastis, Pimpinan Komisi VII Dorong Transisi Energi

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penurunan produksi minyak bumi yang anjlok hingga 200 ribu barel dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir harus disikapi dengan terus mendorong akselerasi transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengaku khawatir dengan penurunan ini. Pasalnya, batas atas usulan lifting migas pada RAPBN 2025 sekitar 0,02 juta BOEPD, lebih rendah daripada target lifting migas pada APBN 2024, sebesar 1,668 juta BOEPD.

"Ketika kita meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor migas, saya tegaskan bahwa di saat yang sama kita jangan kendor mengakselerasi transisi energi kita untuk meningkatkan bauran energi terbarukan," kata Eddy, di Jakarta, Jumat (21/6).


Sekjen PAN ini menambahkan, energi baru terbarukan harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan energi fosil, dan harus mengakselerasi penggunaan energi terbarukan.

Ia mengatakan Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangun energi baru terbarukan.

"Sumbernya banyak, kita bisa menggunakan matahari solar, angin juga sedang dikembangkan, begitu juga Geothermal. Percepatan harus dilakukan agar kita bisa mengurangi impor energi yang selama ini menguras devisa negara," paparnya.

Eddy mengakui, tantangan terbesar di sektor energi terbaru terbarukan adalah investasi yang mahal dan proses pengembangannya yang relatif panjang.

"Ketika kita membangun PLTU batubara itu butuh kurang lebih dua tahun. Untuk membangun geothermal itu dibutuhkan kurang lebih tujuh sampai delapan tahun ya. Nah, karena investasi besar, tentu tarifnya juga lebih tinggi daripada tarif energi fosil yang lainnya," terang Eddy.

"Terobosan untuk mengatasi tarif, pembebasan lahan, kewajiban pemenuhan TKDN adalah masalah teknis dan bukan fundamental yang saya yakini bisa dicari jalan keluarnya," tutup Eddy Soeparno.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya