Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyonyang pada Rabu, 19 Juni 2024/Net

Dunia

Aliansi Militer Rusia-Korea Utara Masih Sebatas Perang Psikologis

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 23:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pakta pertahanan yang disepakati oleh Rusia dan Korea Utara baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak, khususnya di kalangan sekutu Barat.

Pasalnya, perjanjian tersebut mencakup klausul aliansi militer yang pernah disepakati di masa Uni Soviet dan memungkinkan kedua negara saling mendukung jika diserang.

Menurut Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, Pakta Pertahanan Rusia-Korea Utara disinyalir terbentuk sebagai reaksi terhadap persekutuan empat negara yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India.


Belum lagi, belakangan kerjasama militer yang lebih dalam tengah dikembangkan oleh AS, Jepang dan Filipina.

Kendati demikian, Hendrajit menilai apa yang disepakati hari Rabu kemarin (19/6) belum sampai pada tahap yang membahayakan, masih pada tataran perang psikologis.

"Dengan Pakta Pertahanan Rusia-Korut, meski saya lihat masih sebatas Psychological Warfare dan belum  menjadi aksi militer bersama," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (20/6).

Hendrajit menyebut baik Rusia maupun Korea Utara kemungkinan akan menghindari penggunaan hard power. Pasalnya sektor-sektor strategis non-militer, seperti ekonomi akan dipaksa berkorban agar dialokasikan untuk Keamanan Nasional.

"Ketika militerisasi dan lomba senjata akan semakin  meningkat di Asia Timur dan Asia Tenggara, akan merugikan negara negara berkembang di Asia, yang sedang menggeliat pembangunan ekonominya," jelasnya.

Dikatakan Hendrajit, sejak 2017 Semenanjung Korea telah menjadi hotspot titik didih antara AS-NATO versus China dan Rusia.

Khususnya setelah AS menempatkan sistem pertahanan anti-rudal bermuatan nuklir yang dikenal dengan Terminal High Altitude Aerial Defense (THAAD) di Seoul, Korea Selatan di tahun itu.

Menurut Hendrajit, baik Rusia maupun China sudah paham bahwa sistem pertahanan itu terlalu besar jika ditujukan untuk membendung potensi serangan militer Korea Utara ke Selatan.

"Sebab kalau cuma buat menangkal invasi militer Korut, kekuatan militer konvensional Korsel berikut kehadiran pasukan militer AS kiranya sudah cukup," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya