Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyonyang pada Rabu, 19 Juni 2024/Net

Dunia

Aliansi Militer Rusia-Korea Utara Masih Sebatas Perang Psikologis

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 23:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pakta pertahanan yang disepakati oleh Rusia dan Korea Utara baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak, khususnya di kalangan sekutu Barat.

Pasalnya, perjanjian tersebut mencakup klausul aliansi militer yang pernah disepakati di masa Uni Soviet dan memungkinkan kedua negara saling mendukung jika diserang.

Menurut Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, Pakta Pertahanan Rusia-Korea Utara disinyalir terbentuk sebagai reaksi terhadap persekutuan empat negara yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India.


Belum lagi, belakangan kerjasama militer yang lebih dalam tengah dikembangkan oleh AS, Jepang dan Filipina.

Kendati demikian, Hendrajit menilai apa yang disepakati hari Rabu kemarin (19/6) belum sampai pada tahap yang membahayakan, masih pada tataran perang psikologis.

"Dengan Pakta Pertahanan Rusia-Korut, meski saya lihat masih sebatas Psychological Warfare dan belum  menjadi aksi militer bersama," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (20/6).

Hendrajit menyebut baik Rusia maupun Korea Utara kemungkinan akan menghindari penggunaan hard power. Pasalnya sektor-sektor strategis non-militer, seperti ekonomi akan dipaksa berkorban agar dialokasikan untuk Keamanan Nasional.

"Ketika militerisasi dan lomba senjata akan semakin  meningkat di Asia Timur dan Asia Tenggara, akan merugikan negara negara berkembang di Asia, yang sedang menggeliat pembangunan ekonominya," jelasnya.

Dikatakan Hendrajit, sejak 2017 Semenanjung Korea telah menjadi hotspot titik didih antara AS-NATO versus China dan Rusia.

Khususnya setelah AS menempatkan sistem pertahanan anti-rudal bermuatan nuklir yang dikenal dengan Terminal High Altitude Aerial Defense (THAAD) di Seoul, Korea Selatan di tahun itu.

Menurut Hendrajit, baik Rusia maupun China sudah paham bahwa sistem pertahanan itu terlalu besar jika ditujukan untuk membendung potensi serangan militer Korea Utara ke Selatan.

"Sebab kalau cuma buat menangkal invasi militer Korut, kekuatan militer konvensional Korsel berikut kehadiran pasukan militer AS kiranya sudah cukup," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya