Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyonyang pada Rabu, 19 Juni 2024/Net

Dunia

Aliansi Militer Rusia-Korea Utara Masih Sebatas Perang Psikologis

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 23:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pakta pertahanan yang disepakati oleh Rusia dan Korea Utara baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak, khususnya di kalangan sekutu Barat.

Pasalnya, perjanjian tersebut mencakup klausul aliansi militer yang pernah disepakati di masa Uni Soviet dan memungkinkan kedua negara saling mendukung jika diserang.

Menurut Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, Pakta Pertahanan Rusia-Korea Utara disinyalir terbentuk sebagai reaksi terhadap persekutuan empat negara yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India.


Belum lagi, belakangan kerjasama militer yang lebih dalam tengah dikembangkan oleh AS, Jepang dan Filipina.

Kendati demikian, Hendrajit menilai apa yang disepakati hari Rabu kemarin (19/6) belum sampai pada tahap yang membahayakan, masih pada tataran perang psikologis.

"Dengan Pakta Pertahanan Rusia-Korut, meski saya lihat masih sebatas Psychological Warfare dan belum  menjadi aksi militer bersama," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (20/6).

Hendrajit menyebut baik Rusia maupun Korea Utara kemungkinan akan menghindari penggunaan hard power. Pasalnya sektor-sektor strategis non-militer, seperti ekonomi akan dipaksa berkorban agar dialokasikan untuk Keamanan Nasional.

"Ketika militerisasi dan lomba senjata akan semakin  meningkat di Asia Timur dan Asia Tenggara, akan merugikan negara negara berkembang di Asia, yang sedang menggeliat pembangunan ekonominya," jelasnya.

Dikatakan Hendrajit, sejak 2017 Semenanjung Korea telah menjadi hotspot titik didih antara AS-NATO versus China dan Rusia.

Khususnya setelah AS menempatkan sistem pertahanan anti-rudal bermuatan nuklir yang dikenal dengan Terminal High Altitude Aerial Defense (THAAD) di Seoul, Korea Selatan di tahun itu.

Menurut Hendrajit, baik Rusia maupun China sudah paham bahwa sistem pertahanan itu terlalu besar jika ditujukan untuk membendung potensi serangan militer Korea Utara ke Selatan.

"Sebab kalau cuma buat menangkal invasi militer Korut, kekuatan militer konvensional Korsel berikut kehadiran pasukan militer AS kiranya sudah cukup," pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya