Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyonyang pada Rabu, 19 Juni 2024/Net

Dunia

Aliansi Militer Rusia-Korea Utara Masih Sebatas Perang Psikologis

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 23:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pakta pertahanan yang disepakati oleh Rusia dan Korea Utara baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak, khususnya di kalangan sekutu Barat.

Pasalnya, perjanjian tersebut mencakup klausul aliansi militer yang pernah disepakati di masa Uni Soviet dan memungkinkan kedua negara saling mendukung jika diserang.

Menurut Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, Pakta Pertahanan Rusia-Korea Utara disinyalir terbentuk sebagai reaksi terhadap persekutuan empat negara yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India.

Belum lagi, belakangan kerjasama militer yang lebih dalam tengah dikembangkan oleh AS, Jepang dan Filipina.

Kendati demikian, Hendrajit menilai apa yang disepakati hari Rabu kemarin (19/6) belum sampai pada tahap yang membahayakan, masih pada tataran perang psikologis.

"Dengan Pakta Pertahanan Rusia-Korut, meski saya lihat masih sebatas Psychological Warfare dan belum  menjadi aksi militer bersama," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (20/6).

Hendrajit menyebut baik Rusia maupun Korea Utara kemungkinan akan menghindari penggunaan hard power. Pasalnya sektor-sektor strategis non-militer, seperti ekonomi akan dipaksa berkorban agar dialokasikan untuk Keamanan Nasional.

"Ketika militerisasi dan lomba senjata akan semakin  meningkat di Asia Timur dan Asia Tenggara, akan merugikan negara negara berkembang di Asia, yang sedang menggeliat pembangunan ekonominya," jelasnya.

Dikatakan Hendrajit, sejak 2017 Semenanjung Korea telah menjadi hotspot titik didih antara AS-NATO versus China dan Rusia.

Khususnya setelah AS menempatkan sistem pertahanan anti-rudal bermuatan nuklir yang dikenal dengan Terminal High Altitude Aerial Defense (THAAD) di Seoul, Korea Selatan di tahun itu.

Menurut Hendrajit, baik Rusia maupun China sudah paham bahwa sistem pertahanan itu terlalu besar jika ditujukan untuk membendung potensi serangan militer Korea Utara ke Selatan.

"Sebab kalau cuma buat menangkal invasi militer Korut, kekuatan militer konvensional Korsel berikut kehadiran pasukan militer AS kiranya sudah cukup," pungkasnya.

Populer

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin akan Serius Tangani Judi Online di Jabar yang Tembus Rp3,8 T

Rabu, 26 Juni 2024 | 18:20

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

UPDATE

Ekonom KAHMI Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Minggu, 30 Juni 2024 | 05:54

Judi Online Punya Tingkat Kerusakan yang Sama dengan Narkoba

Minggu, 30 Juni 2024 | 05:19

Berlibur ke Pulau Pramuka

Minggu, 30 Juni 2024 | 04:49

Rekrutmen Afirmatif TNI-Polri Berpotensi Ancaman Serius

Minggu, 30 Juni 2024 | 04:29

Peretasan PDN Hambat Sertifikasi Halal Pelaku Usaha

Minggu, 30 Juni 2024 | 03:59

Guskamla Koarmada III Gelar Lomba Trengginas Bahari di Biak

Minggu, 30 Juni 2024 | 03:49

Genjot Ekonomi Warga, Telkom Rekonstruksi Jembatan Gantung Desa Cimahpar

Minggu, 30 Juni 2024 | 03:29

Pakar Soroti Masalah Rekrutmen Afirmatif TNI-Polri Asal Papua

Minggu, 30 Juni 2024 | 02:59

Jumlah Nelayan Bakal Tergerus Akibat Perubahan Iklim

Minggu, 30 Juni 2024 | 02:40

PKS: Kalau Negara Tidak Merasa Bersalah, Berarti Ada yang Sakit

Minggu, 30 Juni 2024 | 02:16

Selengkapnya