Berita

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq/Ist

Politik

DPR Bakal Investigasi Dugaan Jual Beli 20 Ribu Kuota Haji

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 16:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kuota tambahan jemaah haji tahun 2024 sebanyak 20 ribu diduga ada oknum yang memperjualbelikan.

Terkait itu, Komisi VIII DPR RI bakal melakukan investigasi dugaan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq secara virtual dalam 'Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024', Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).


"Kita pun tahu bahwa tambahan kuota di 20 ribu kuota, itu memunculkan pertanyaan. Ke mana sebenarnya kuota-kuota itu? Ini yang harus dipertanyakan," kata Maman.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan kuota tambahan yang seharusnya memberi dampak positif terhadap antrian panjang haji reguler, justru disalahgunakan dengan tidak mengabaikan aturan pengalokasian yang telah diatur oleh undang-undang.

"Jangan sampai ada oknum-oknum yang menjualbelikan kuota, dan itu menggeser sistem e-Hajj. Sehingga, ada orang yang seharusnya berangkat, itu kalah dengan orang yang bisa atau mampu membayar lebih," ujarnya.

Oleh karena itu, Maman memastikan komisinya akan mendalami soal pengalokasian kuota tambahan haji 2024 ini kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Maman mengatakan, hal ini juga merupakan salah satu catatan sekaligus evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji 2024.

"Ini perlu dijadikan alasan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya