Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman/RMOL

Politik

Jawab Tudingan PDIP, Gerindra: Tunggu Saja Hukuman Rakyat

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Gerindra tak terima dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat terkait potensi Presiden Joko Widodo kembali cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, pernyataan Djarot tersebut tendensius dan bernada fitnah, sebagaimana kerap dilontarkan terhadap pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Habiburokhman menyebut, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut akhirnya “dihukum” oleh rakyat.


“Yang nuding-nuding cawe-cawe kan bentuk hukuman rakyat kepada yang menuding cawe-cawe, bukan institusi nya ya, pada orang yang nuding cawe-cawe rakyat sudah menghukum mereka,” kata Habiburrokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/6).

Atas dasar itu, Habiburokhman mempersilahkan pihak-pihak yang masih ingin menuding Presiden Jokowi akan kembali cawe-cawe pada Pilkada 2024, apabila ingin kembali “dihukum” oleh rakyat.

“Apakah, sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan monggo,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebab, sambungnya, pada Pilpres 2024 lalu pun tudingan kepada Prabowo-Gibran tidak ada satu pun yang terbukti. Itu artinya, tudingan-tudingan tersebut tidak benar.

“Kalau masih ada orang yang ingin mengulangi perilaku yang sama memfitnah Pak Jokowi dsb kita tunggu saja hukuman rakyat berikutnya,” demikian Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, terdapat indikasi Presiden Jokowi akan kembali melakukan cawe-cawe pada gelaran Pilkada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Djarot merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
 
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya