Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman/RMOL

Politik

Jawab Tudingan PDIP, Gerindra: Tunggu Saja Hukuman Rakyat

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Gerindra tak terima dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat terkait potensi Presiden Joko Widodo kembali cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, pernyataan Djarot tersebut tendensius dan bernada fitnah, sebagaimana kerap dilontarkan terhadap pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Habiburokhman menyebut, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut akhirnya “dihukum” oleh rakyat.


“Yang nuding-nuding cawe-cawe kan bentuk hukuman rakyat kepada yang menuding cawe-cawe, bukan institusi nya ya, pada orang yang nuding cawe-cawe rakyat sudah menghukum mereka,” kata Habiburrokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/6).

Atas dasar itu, Habiburokhman mempersilahkan pihak-pihak yang masih ingin menuding Presiden Jokowi akan kembali cawe-cawe pada Pilkada 2024, apabila ingin kembali “dihukum” oleh rakyat.

“Apakah, sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan monggo,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebab, sambungnya, pada Pilpres 2024 lalu pun tudingan kepada Prabowo-Gibran tidak ada satu pun yang terbukti. Itu artinya, tudingan-tudingan tersebut tidak benar.

“Kalau masih ada orang yang ingin mengulangi perilaku yang sama memfitnah Pak Jokowi dsb kita tunggu saja hukuman rakyat berikutnya,” demikian Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, terdapat indikasi Presiden Jokowi akan kembali melakukan cawe-cawe pada gelaran Pilkada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Djarot merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
 
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya