Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman/RMOL

Politik

Jawab Tudingan PDIP, Gerindra: Tunggu Saja Hukuman Rakyat

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Gerindra tak terima dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat terkait potensi Presiden Joko Widodo kembali cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, pernyataan Djarot tersebut tendensius dan bernada fitnah, sebagaimana kerap dilontarkan terhadap pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Habiburokhman menyebut, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut akhirnya “dihukum” oleh rakyat.


“Yang nuding-nuding cawe-cawe kan bentuk hukuman rakyat kepada yang menuding cawe-cawe, bukan institusi nya ya, pada orang yang nuding cawe-cawe rakyat sudah menghukum mereka,” kata Habiburrokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/6).

Atas dasar itu, Habiburokhman mempersilahkan pihak-pihak yang masih ingin menuding Presiden Jokowi akan kembali cawe-cawe pada Pilkada 2024, apabila ingin kembali “dihukum” oleh rakyat.

“Apakah, sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan monggo,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebab, sambungnya, pada Pilpres 2024 lalu pun tudingan kepada Prabowo-Gibran tidak ada satu pun yang terbukti. Itu artinya, tudingan-tudingan tersebut tidak benar.

“Kalau masih ada orang yang ingin mengulangi perilaku yang sama memfitnah Pak Jokowi dsb kita tunggu saja hukuman rakyat berikutnya,” demikian Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, terdapat indikasi Presiden Jokowi akan kembali melakukan cawe-cawe pada gelaran Pilkada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Djarot merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
 
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya