Jawab Tudingan PDIP, Gerindra: Tunggu Saja Hukuman Rakyat

Partai Gerindra tak terima dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat terkait potensi Presiden Joko Widodo kembali cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, pernyataan Djarot tersebut tendensius dan bernada fitnah, sebagaimana kerap dilontarkan terhadap pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Habiburokhman menyebut, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut akhirnya “dihukum” oleh rakyat.

“Yang nuding-nuding cawe-cawe kan bentuk hukuman rakyat kepada yang menuding cawe-cawe, bukan institusi nya ya, pada orang yang nuding cawe-cawe rakyat sudah menghukum mereka,” kata Habiburrokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/6).

Atas dasar itu, Habiburokhman mempersilahkan pihak-pihak yang masih ingin menuding Presiden Jokowi akan kembali cawe-cawe pada Pilkada 2024, apabila ingin kembali “dihukum” oleh rakyat.

“Apakah, sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan monggo,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebab, sambungnya, pada Pilpres 2024 lalu pun tudingan kepada Prabowo-Gibran tidak ada satu pun yang terbukti. Itu artinya, tudingan-tudingan tersebut tidak benar.

“Kalau masih ada orang yang ingin mengulangi perilaku yang sama memfitnah Pak Jokowi dsb kita tunggu saja hukuman rakyat berikutnya,” demikian Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, terdapat indikasi Presiden Jokowi akan kembali melakukan cawe-cawe pada gelaran Pilkada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Djarot merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.
 
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).