Berita

Prof Didik J Rachbini/RMOL

Politik

Ini Kelakar Rektor Paramadina soal Anies di Komisi X DPR

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 13:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menjadi salah satu Pakar Pendidikan yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

Mengawali pemaparannya, Prof Didik memperkenalkan profilnya yang dulu pernah berkarir di politik dan kini menjadi Rektor Universitas Paramadina.

“Terima kasih pimpinan mengundang saya kembali mengingatkan saya di forum ini, dulu sebagai pimpinan tetapi saya sudah kehilangan banyak dari pengetahuan karena dari makro ke kebijakan politik ke mikro, ini kebalikan Prof Zainuddin (Maliki) kolega saya dari mikro kampus ke besar, saya mengecil,” ucapnya di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/6).


Prof Didik lantas mengenang masa-masa sebelum akhirnya menjadi Rektor Universitas Paramadina. Kampus yang turut membesarkan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  

“Mungkin pengalaman saya sebagai dekan rektor bahkan saya menjadi wali amanat dan ketua yayasan,” kenangnya.

Saat menjadi wali amanat Universitas Paramadina, Prof Didik lantas teringat saat dirinya turut memberikan persetujuan Anies Baswedan menjadi Rektor Universitas Paramadina kala itu.

“Jadi yang mengangkat Anies Baswedan itu tanda tangan saya, kalau saya tidak ada tanda tangan, mungkin nasibnya beda, mungkin ini kan takdir ya,” selorohnya.

Dalam RDP ini, ada tiga pakar pendidikan yang dihadirkan oleh Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI. Selain Prof Didik, turut hadir Prof Nanang Fattah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Rektor Universitas YARSI, Prof Fasli Jalal.

Adapun, agenda dalam RDP ini yaitu; Pandangan dan masukan mengenai implementasi alokasi anggaran fungsi pendidikan 20% APBN (2019-2024) untuk pembiayaan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Kemudian, pandangan dan evaluasi implementasi pembiayaan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi (UKT, BOS PAUD, BOS, PIP, KIP, BOPTN lain-lain).

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya