Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Indonesia Banjir Impor Tekstil China, Pengusaha Singgung Kepemilikan Tiktok di Tokopedia

RABU, 19 JUNI 2024 | 22:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengkritik impor tekstil dari China yang terus membanjiri Tanah Air.

Pasalnya, serbuan pakaian atau impor tekstil dari negara Tirai Bambu tersebut dalam waktu dekat diyakini akan memiliki dampak yang sangat dalam bagi UMKM nasional.

Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat, menilai, impor tekstil asal China yang kini menguasai pasar Indonesia telah menjadi kekhawatiran kalangan UMKM, pengusaha nasional dan sejumlah pihak. Bahkan, kata Erik, di level kabinet pun Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah bersuara mengenai hal tersebut.


“HIPPI sejak awal sudah mengkhawatirkan akan terjadi hal demikian. Kami sudah membaca tanda-tandanya dan memperingatkan semua pihak terkait. Masuknya impor tekstil bukanlah hal yang mengejutkan,” kata Erik dalam keterangannya, Rabu (19/6).

Erik mengatakan, derasnya impor tekstil dari China ini kemungkinan ada kaitannya dengan penguasaan eCommerce TikTok Shop di Tanah Air. Sebab, kata Erick, belum genap satu tahun, Tiktok telah menguasai mayoritas saham Tokopedia, eCommerce yang didirikan di Indonesia.

“Dan sangat mungkin ada keterkaitan (meningkatnya impor tekstil China) dengan penguasaan eCommerce lokal oleh perusahaan asing,” kata Erik.

Erik menjelaskan, alasan penguasaan eCommerce lokal ke tangan asing berkaitan erat dengan impor tekstil asal China, yang dianggap dapat membuat UMKM lokal akan kalah bersaing.

Secara platform, eCommerce lokal yang sudah dikuasai oleh China ini dinilai dapat dengan mudah menguasai trafik, data dan bisa menjual harga produk secara miring. Perilaku belanja konsumen di Indonesia juga hal yang menjadi kekhawatiran HIPPI.

“Yang pada akhirnya mematikan usaha-usaha lokal tidak mampu bersaing dari segi harga dan volume produksi. Kondisi ini dapat memperparah situasi pasar lokal dan menimbulkan kerugian besar bagi para pengusaha dan pekerja di sektor tekstil domestik,” ujar Erick.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengungkapkan terdapat sekitar 28.480 kontainer tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Hal itu membuat industri TPT nasional tertekan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, Ketua Umum APSyFI Redma Wiraswasta mengatakan angka impor tekstil ilegal ini terus naik setiap tahunnya. Hal itu terlihat dari perbandingan data Badan Pusat Statistik (BPS) nasional terkait impor TPT dengan data ekspor China.

Berdasarkan data dari General Custom Administration of China pada 2022, ekspor TPT (HS 50-63) China ke Indonesia mencapai 6,5 miliar Dolar AS. Sedangkan BPS mencatat angka impor TPT dari China hanya sebesar 3,55 miliar Dolar AS.

“Jika diasumsikan impor per kontainer senilai Rp1,5 miliar, maka diperkirakan sekitar 28.480 kontainer TPT ilegal masuk per tahun atau sekitar 2.370 kontainer ilegal per bulan" kata Redma dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9).

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya