Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Indonesia Banjir Impor Tekstil China, Pengusaha Singgung Kepemilikan Tiktok di Tokopedia

RABU, 19 JUNI 2024 | 22:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengkritik impor tekstil dari China yang terus membanjiri Tanah Air.

Pasalnya, serbuan pakaian atau impor tekstil dari negara Tirai Bambu tersebut dalam waktu dekat diyakini akan memiliki dampak yang sangat dalam bagi UMKM nasional.

Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat, menilai, impor tekstil asal China yang kini menguasai pasar Indonesia telah menjadi kekhawatiran kalangan UMKM, pengusaha nasional dan sejumlah pihak. Bahkan, kata Erik, di level kabinet pun Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah bersuara mengenai hal tersebut.


“HIPPI sejak awal sudah mengkhawatirkan akan terjadi hal demikian. Kami sudah membaca tanda-tandanya dan memperingatkan semua pihak terkait. Masuknya impor tekstil bukanlah hal yang mengejutkan,” kata Erik dalam keterangannya, Rabu (19/6).

Erik mengatakan, derasnya impor tekstil dari China ini kemungkinan ada kaitannya dengan penguasaan eCommerce TikTok Shop di Tanah Air. Sebab, kata Erick, belum genap satu tahun, Tiktok telah menguasai mayoritas saham Tokopedia, eCommerce yang didirikan di Indonesia.

“Dan sangat mungkin ada keterkaitan (meningkatnya impor tekstil China) dengan penguasaan eCommerce lokal oleh perusahaan asing,” kata Erik.

Erik menjelaskan, alasan penguasaan eCommerce lokal ke tangan asing berkaitan erat dengan impor tekstil asal China, yang dianggap dapat membuat UMKM lokal akan kalah bersaing.

Secara platform, eCommerce lokal yang sudah dikuasai oleh China ini dinilai dapat dengan mudah menguasai trafik, data dan bisa menjual harga produk secara miring. Perilaku belanja konsumen di Indonesia juga hal yang menjadi kekhawatiran HIPPI.

“Yang pada akhirnya mematikan usaha-usaha lokal tidak mampu bersaing dari segi harga dan volume produksi. Kondisi ini dapat memperparah situasi pasar lokal dan menimbulkan kerugian besar bagi para pengusaha dan pekerja di sektor tekstil domestik,” ujar Erick.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengungkapkan terdapat sekitar 28.480 kontainer tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Hal itu membuat industri TPT nasional tertekan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, Ketua Umum APSyFI Redma Wiraswasta mengatakan angka impor tekstil ilegal ini terus naik setiap tahunnya. Hal itu terlihat dari perbandingan data Badan Pusat Statistik (BPS) nasional terkait impor TPT dengan data ekspor China.

Berdasarkan data dari General Custom Administration of China pada 2022, ekspor TPT (HS 50-63) China ke Indonesia mencapai 6,5 miliar Dolar AS. Sedangkan BPS mencatat angka impor TPT dari China hanya sebesar 3,55 miliar Dolar AS.

“Jika diasumsikan impor per kontainer senilai Rp1,5 miliar, maka diperkirakan sekitar 28.480 kontainer TPT ilegal masuk per tahun atau sekitar 2.370 kontainer ilegal per bulan" kata Redma dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya