Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Produk Impor Merajalela

PKS: Jangan Sampai Bangsa Kita Jadi Bangsa Pasar

RABU, 19 JUNI 2024 | 16:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Produk impor telah merajai pasar Indonesia. Akibatnya, produk dalam negeri tersisih dan tak sedikit yang gulung tikar akibat gempuran produk impor.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menuturkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 justru memberi angin segar terhadap produk impor yang leluasa masuk ke pasar Indonesia.

"Ini memang tantangan kita, yang namanya pemerintah istilahnya, harus ada keberpihakan kepada masyarakatnya, bagaimana mereka itu bisa memproduksi barang-barang yang secara kualitas tidak kalah bersaing, secara harga berkompetisi, sehingga tetap eksis," ucap Amin Ak di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (19/6).


Menurutnya, pemerintah perlu memberikan fasilitas yang memadai kepada produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor.

Seperti yang dilakukan pemerintah China terhadap produk lokal yang akan melakukan ekspor diberi insentif bahkan difasilitasi berbagai hal.

"Berlaku juga dengan pelaku-pelaku UMKM kita, dengan digitalisasinya, dan fasilitasnya dari pemerintah. Masalahnya,  kenapa pemerintah tidak melakukan hal yang sama? Gitu lho," tegasnya.

Dengan adanya berbagai fasilitas dari pemerintah tersebut, maka masyarakat kita akan memiliki daya saing di pasar internasional dan tidak hanya menjadi konsumen untuk pasar impor.

"Sehingga rakyat kita bisa hidup minimal di negerinya sendiri lah kita enggak usah bicara ekspor tapi kita bisa produksi barang jasa di dalam negeri dan luar biasa kita. Jangan sampai bangsa kita jadi bangsa pasar, rakyat kita jadi rakyat pasar dari produk-produk impor," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya