Berita

Politikus PKS Amin AK di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (18/6)/RMOL

Politik

Politikus PKS Geram Wacana Bansos untuk Penjudi Online

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terheran-heran dengan pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy tentang korban judi online akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menuturkan pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat, padahal di negara lain orang-orang yang melakukan judi online mendapatkan hukuman yang tidak ringan.

"Kalau kita baca mohon maaf sekarang ada wacana Bansos mau diperuntukkan untuk judi online itu kan menimbulkan polemik yang luar biasa. Itu kan ada flyer yang beredar di WA (WhatsApp) itu kalau di Singapura didenda 5.000 dolar Singapura sama penjara 6 tahun. Kemudian di Malaysia, ketahuan judi online didenda Rp3.000 Ringgit dan dipenjara juga sekian bulan. Di Indonesia malah mau dikasih bansos,” kata Amin AK ketika ditemui di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (18/6).


Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa tidak seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menuai polemik di tengah masyarakat, dan seharusnya melakukan edukasi.

"Ini tentu saja kan berita seperti ini sangat tidak bagus untuk masyarakat khususnya dari edukasi, bagaimana rakyat bawah ekonomi sangat lemah pendidikan sangat rendah,” jelasnya.

Dia menuturkan orang-orang yang melakukan judi online akan merasa menjadi korban dan menganggap pemerintah berpihak kepada mereka jika diberikan bantuan sosial.

"Nanti orang yang judi online ngomong jadi korban, orang yang terlibat judi online yang parah kondisinya baik ekonomi maupun keluarga dan sebagainya itu mau dikasih bansos, ini kan sebetulnya nggak bagus dari sisi edukasi, mental mereka nanti dapat Bansos padahal tidak sesederhana apa yang mereka bayangkan,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya