Berita

Politikus PKS Amin AK di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (18/6)/RMOL

Politik

Politikus PKS Geram Wacana Bansos untuk Penjudi Online

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terheran-heran dengan pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy tentang korban judi online akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menuturkan pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat, padahal di negara lain orang-orang yang melakukan judi online mendapatkan hukuman yang tidak ringan.

"Kalau kita baca mohon maaf sekarang ada wacana Bansos mau diperuntukkan untuk judi online itu kan menimbulkan polemik yang luar biasa. Itu kan ada flyer yang beredar di WA (WhatsApp) itu kalau di Singapura didenda 5.000 dolar Singapura sama penjara 6 tahun. Kemudian di Malaysia, ketahuan judi online didenda Rp3.000 Ringgit dan dipenjara juga sekian bulan. Di Indonesia malah mau dikasih bansos,” kata Amin AK ketika ditemui di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (18/6).


Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa tidak seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menuai polemik di tengah masyarakat, dan seharusnya melakukan edukasi.

"Ini tentu saja kan berita seperti ini sangat tidak bagus untuk masyarakat khususnya dari edukasi, bagaimana rakyat bawah ekonomi sangat lemah pendidikan sangat rendah,” jelasnya.

Dia menuturkan orang-orang yang melakukan judi online akan merasa menjadi korban dan menganggap pemerintah berpihak kepada mereka jika diberikan bantuan sosial.

"Nanti orang yang judi online ngomong jadi korban, orang yang terlibat judi online yang parah kondisinya baik ekonomi maupun keluarga dan sebagainya itu mau dikasih bansos, ini kan sebetulnya nggak bagus dari sisi edukasi, mental mereka nanti dapat Bansos padahal tidak sesederhana apa yang mereka bayangkan,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya