Berita

Politikus PKS Amin AK di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (18/6)/RMOL

Politik

Politikus PKS Geram Wacana Bansos untuk Penjudi Online

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terheran-heran dengan pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy tentang korban judi online akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menuturkan pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat, padahal di negara lain orang-orang yang melakukan judi online mendapatkan hukuman yang tidak ringan.

"Kalau kita baca mohon maaf sekarang ada wacana Bansos mau diperuntukkan untuk judi online itu kan menimbulkan polemik yang luar biasa. Itu kan ada flyer yang beredar di WA (WhatsApp) itu kalau di Singapura didenda 5.000 dolar Singapura sama penjara 6 tahun. Kemudian di Malaysia, ketahuan judi online didenda Rp3.000 Ringgit dan dipenjara juga sekian bulan. Di Indonesia malah mau dikasih bansos,” kata Amin AK ketika ditemui di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (18/6).


Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan bahwa tidak seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menuai polemik di tengah masyarakat, dan seharusnya melakukan edukasi.

"Ini tentu saja kan berita seperti ini sangat tidak bagus untuk masyarakat khususnya dari edukasi, bagaimana rakyat bawah ekonomi sangat lemah pendidikan sangat rendah,” jelasnya.

Dia menuturkan orang-orang yang melakukan judi online akan merasa menjadi korban dan menganggap pemerintah berpihak kepada mereka jika diberikan bantuan sosial.

"Nanti orang yang judi online ngomong jadi korban, orang yang terlibat judi online yang parah kondisinya baik ekonomi maupun keluarga dan sebagainya itu mau dikasih bansos, ini kan sebetulnya nggak bagus dari sisi edukasi, mental mereka nanti dapat Bansos padahal tidak sesederhana apa yang mereka bayangkan,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya