PPP Banten Minta DPP Tindak Kader Bikin Gaduh Partai

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk segera menindak tegas pengurus partai yang membuat gaduh sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Banten Subadri Ushuludin mengingatkan, forum Rapimnas IX adalah forum resmi yang dihadiri seluruh petinggi DPW se-Indonesia. Sehingga, DPP dan petinggi majelis diminta mengambil tindakan ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh.

"Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau," kata Subadri kepada wartawan, Rabu (19/6).

Subadri menyebut, beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan. Seperti penggiringan opini Plt Sekretaris DPW Bali M Thobahul Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas IX hanyalah gimmick.

Dia menekankan, Rapimnas IX menghasilkan keputusan yang sah karena sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD/ART yang berlaku yaitu tahun 2025.

"Kalaupun dibilang gimmick atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?" katanya.

"Saya selaku DPW juga bertanya, maaf memang ada apa diburu-buruin (Muktamar)? Ada maksud dan tujuan apa? Lagipula, saat ini kami semua fokus menyambut Pilkada," imbuhnya.

Lebih lanjut, Subadri mengaku DPW PPP Banten masih sangat solid di bawah kepemimpinannya dan sedang mempersiapkan agenda politik selanjutnya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Alhamdulillah berkat kebersamaan DPC dan DPW, proses Pilkada berjalan lancar. DPP juga sudah menyerahkan surat tugas untuk calon yang diusung baik dari internal maupun eksternal," pungkasnya.