Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Kutukan Rakyat di Tengah Kontroversi Kebijakan Jokowi

SELASA, 18 JUNI 2024 | 21:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berbagai problem berada di pundak Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya. Hal itu diyakini sebagai sebuah kutukan dari rakyat di tengah kontroversi berbagai kebijakan.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi banyaknya problem di akhir pemerintahan Jokowi, salah satunya anjloknya nilai tukar rupiah.

"Publik masih sangat kesulitan dalam mengakses kehidupan yang layak dikarenakan ekonomi belum signifikan pulih pasca Covid-19. Tentu ini adalah beban yang sangat berat bagi pemerintahan Jokowi, di satu sisi masih terdapat proyek-proyek mercusuar seperti IKN yang tidak kunjung selesai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).


Selain itu kata Saiful, proyek Ibukota Negara (IKN) juga memiliki problem, yakni belum adanya investor yang semakin rumit di tengah tergerusnya APBN untuk membiayai IKN.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, berbagai problem tersebut tentu menjadi pundak derita Jokowi di ujung pemerintahannya. Jika tidak terkelola dengan baik, maka sangat mungkin akan menjadi legacy yang buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Bisa jadi ini menjadi kutukan rakyat di tengah berbagai kontroversi kebijakan-kebijakan yang seringkali menegasikan harapan keinginan publik, sehingga ujungnya terjadilah yang demikian. Tentu semoga pemerintah diharapkan menghentikan sebagian ambisinya untuk terus menggenjot pembangunan IKN di tengah ketidakpastian global, mengingat jatuh tempo utang tidak lama lagi akan jatuh pada 2025, menjadi beban Prabowo pulalah untuk menanggung itu semua," pungkas Saiful.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya