Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Kutukan Rakyat di Tengah Kontroversi Kebijakan Jokowi

SELASA, 18 JUNI 2024 | 21:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berbagai problem berada di pundak Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya. Hal itu diyakini sebagai sebuah kutukan dari rakyat di tengah kontroversi berbagai kebijakan.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi banyaknya problem di akhir pemerintahan Jokowi, salah satunya anjloknya nilai tukar rupiah.

"Publik masih sangat kesulitan dalam mengakses kehidupan yang layak dikarenakan ekonomi belum signifikan pulih pasca Covid-19. Tentu ini adalah beban yang sangat berat bagi pemerintahan Jokowi, di satu sisi masih terdapat proyek-proyek mercusuar seperti IKN yang tidak kunjung selesai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).


Selain itu kata Saiful, proyek Ibukota Negara (IKN) juga memiliki problem, yakni belum adanya investor yang semakin rumit di tengah tergerusnya APBN untuk membiayai IKN.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, berbagai problem tersebut tentu menjadi pundak derita Jokowi di ujung pemerintahannya. Jika tidak terkelola dengan baik, maka sangat mungkin akan menjadi legacy yang buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Bisa jadi ini menjadi kutukan rakyat di tengah berbagai kontroversi kebijakan-kebijakan yang seringkali menegasikan harapan keinginan publik, sehingga ujungnya terjadilah yang demikian. Tentu semoga pemerintah diharapkan menghentikan sebagian ambisinya untuk terus menggenjot pembangunan IKN di tengah ketidakpastian global, mengingat jatuh tempo utang tidak lama lagi akan jatuh pada 2025, menjadi beban Prabowo pulalah untuk menanggung itu semua," pungkas Saiful.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya