Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Kutukan Rakyat di Tengah Kontroversi Kebijakan Jokowi

SELASA, 18 JUNI 2024 | 21:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berbagai problem berada di pundak Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya. Hal itu diyakini sebagai sebuah kutukan dari rakyat di tengah kontroversi berbagai kebijakan.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi banyaknya problem di akhir pemerintahan Jokowi, salah satunya anjloknya nilai tukar rupiah.

"Publik masih sangat kesulitan dalam mengakses kehidupan yang layak dikarenakan ekonomi belum signifikan pulih pasca Covid-19. Tentu ini adalah beban yang sangat berat bagi pemerintahan Jokowi, di satu sisi masih terdapat proyek-proyek mercusuar seperti IKN yang tidak kunjung selesai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).


Selain itu kata Saiful, proyek Ibukota Negara (IKN) juga memiliki problem, yakni belum adanya investor yang semakin rumit di tengah tergerusnya APBN untuk membiayai IKN.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, berbagai problem tersebut tentu menjadi pundak derita Jokowi di ujung pemerintahannya. Jika tidak terkelola dengan baik, maka sangat mungkin akan menjadi legacy yang buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Bisa jadi ini menjadi kutukan rakyat di tengah berbagai kontroversi kebijakan-kebijakan yang seringkali menegasikan harapan keinginan publik, sehingga ujungnya terjadilah yang demikian. Tentu semoga pemerintah diharapkan menghentikan sebagian ambisinya untuk terus menggenjot pembangunan IKN di tengah ketidakpastian global, mengingat jatuh tempo utang tidak lama lagi akan jatuh pada 2025, menjadi beban Prabowo pulalah untuk menanggung itu semua," pungkas Saiful.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya