Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Kutukan Rakyat di Tengah Kontroversi Kebijakan Jokowi

SELASA, 18 JUNI 2024 | 21:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berbagai problem berada di pundak Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya. Hal itu diyakini sebagai sebuah kutukan dari rakyat di tengah kontroversi berbagai kebijakan.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi banyaknya problem di akhir pemerintahan Jokowi, salah satunya anjloknya nilai tukar rupiah.

"Publik masih sangat kesulitan dalam mengakses kehidupan yang layak dikarenakan ekonomi belum signifikan pulih pasca Covid-19. Tentu ini adalah beban yang sangat berat bagi pemerintahan Jokowi, di satu sisi masih terdapat proyek-proyek mercusuar seperti IKN yang tidak kunjung selesai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).


Selain itu kata Saiful, proyek Ibukota Negara (IKN) juga memiliki problem, yakni belum adanya investor yang semakin rumit di tengah tergerusnya APBN untuk membiayai IKN.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, berbagai problem tersebut tentu menjadi pundak derita Jokowi di ujung pemerintahannya. Jika tidak terkelola dengan baik, maka sangat mungkin akan menjadi legacy yang buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Bisa jadi ini menjadi kutukan rakyat di tengah berbagai kontroversi kebijakan-kebijakan yang seringkali menegasikan harapan keinginan publik, sehingga ujungnya terjadilah yang demikian. Tentu semoga pemerintah diharapkan menghentikan sebagian ambisinya untuk terus menggenjot pembangunan IKN di tengah ketidakpastian global, mengingat jatuh tempo utang tidak lama lagi akan jatuh pada 2025, menjadi beban Prabowo pulalah untuk menanggung itu semua," pungkas Saiful.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya